Evi Ginting Akan Seret DKPP ke PTUN

    Kautsar Widya Prabowo - 19 Maret 2020 21:08 WIB
    Evi Ginting Akan Seret DKPP ke PTUN
    KPU. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
    Jakarta: Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting akan menyeret Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke pengadilan negeri tata usaha negara (PTUN). Dia ingin Keputusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 terkait pemberhentian Evi sebagai komisioner KPU dibatalkan.

    "Saya akan menyampaikan alasan-alasan lainya agar pengadilan dan publik dapat menerima yang sudah dialami oleh saya," kata Evi dalam konferensi pers, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Mentang, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2020. 

    Dalam waktu dekat, Evi akan merealisasikan keinginanya tersebut. Saat ini, ia bersama jajaran komisoner KPU tengah putusan DKPP. 

    "Begitu selesai (mempelajari) akan didaftarkan, ya mungkin tiga hari ke depan selesainya," tutur Evi.

    Evi menekankan keputusanya menyeret DKPP ke PTUN tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Dia ingin mewakili martabat penyelenggara pemilu yang ada di setiap daerah. 

    "Ini bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada seluruh penyelenggara pemilu yang menjalankan tugasnya, sesuai dengan undang-undang dan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," imbuh dia.

    Evi memerinci beberapa kesalahan DKPP. Dia menyebut pelapor, calon anggota legislatif Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kalimantan Barat VI Hendri Makaluasc, telah mencabut aduanya dalam sidang DKPP pada Rabu, 13 November 2019. 

    "Dengan pencabutan aduan oleh pengadu maka diartikan pengadu sudah menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan," ujar Evi.

    Untuk itu, DKPP tidak dapat melanjutkan pemeriksaan etik selama tidak ada pihak yang dirugikan. Langkah DKPP menggelar sidang etik dianggap melampaui kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

    Evi Ginting Akan Seret DKPP ke PTUN
    Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

    Baca: DKPP Memberhentikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting

    "DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atau DKPP dapat bertindak bila ada pihak yang dirugikan," tutur Evi.

    Sengketa perolehan suara Hendri Makaluasc, kata dia, sudah diselesaikan melalui putusan MK. Sejuh ini KPU berpegang teguh terhadap keputusan MK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24c ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 . 

    "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu," jelas dia.

    Evi menyebut kesalahan kembali dilakukan DKPP ketika menggelar sidang pleno yang hanya dihadiri empat orang anggota. Dalam Pasal 36 ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sidang pleno diwajibkan dihadiri sedikit lima orang anggota DKPP.

    "Putusan ini cacat hukum akibatnya batal demi hukum dan mestinya tidak dapat dilaksanakan," jelas dia.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id