Panja Jiwasraya Akan Panggil PPATK dan OJK

    Anggi Tondi Martaon - 13 Februari 2020 11:56 WIB
    Panja Jiwasraya Akan Panggil PPATK dan OJK
    Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery. Foto: Antara Hafidz/Mubarak
    Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Jiwasraya akan memanggil perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Panja ingin mengetahui aliran uang yang dikorupsi para tersangka.

    "Panja Komisi III (DPR) fokusnya pada penegakan hukum dan lebih fokus lagi menarik kembali uang dan aset yang dilarikan," kata Ketua Panja Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

    Kejaksaan Agung tengah menelusuri aset tersangka kasus korupsi di Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro. Aset tersebut diduga dari hasil korupsi. Aset Presiden Direktur PT. Hanson Internasional itu akan ditarik untuk menutup kerugian negara Rp13,7 triliun.

    Hery ingin hasil korupsi tersebut ditarik dan dikelola negara agar bisa dikembalikan ke nasabah. "Jadi penelusuran hasil kejahatan ini yang ingin kami tarik kembali," ungkap dia.

    Panja Jiwasraya Akan Panggil PPATK dan OJK
    OJK. Foto: MI/RAMDANI

    Panja Penegakan Hukum Jiwasraya juga akan memanggil perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Panja ingin melihat fungsi pengawasan yang dilakukan OJK dalam kasus ini.

    "Kami merasa sepertinya ada pembiaran. Tahu tapi dibiarkan dan itu yang ingin kami tahu. Kalau itu terjadi kami ingin diproses hukum," ujar dia.

    Panja Penegakan Hukum Jiwasraya mulai menggelar rapat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Panja ingin mengetahui perkembangan pengungkapan kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga Rp13,7 triliun. 

    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
     
    Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Benny dan Heru juga dikenakan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id