Masyarakat Adat Desa Sihaporas Mengadu ke DPP NasDem

    Nur Azizah - 08 Oktober 2019 16:12 WIB
    Masyarakat Adat Desa Sihaporas Mengadu ke DPP NasDem
    Anggota DPR Fraksi NasDem Martin Manurung menerima masyarakat adat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Medcom.id/Nur Azizah.



    Jakarta: Masyarakat adat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengadu ke DPP NasDem terkait sengketa lahan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Wakil Ketua Lembaga Adat Turunan Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtorus) Mangitua Ambarita mengatakan sengketa lahan menyebabkan perkelahian antara warga adat dan karyawan PT TPL.

    Akibat perkelahian itu dua orang warga adat ditangkap Kepolisian Resor Simalungun. Tak berhenti di situ, polisi terus menyisir pemukiman dan ladang dengan drone untuk mencari warga.






    ”Kami dicari hingga ke ladang. Sampai kami takut untuk pulang ke rumah. Akhirnya kami kabur meninggalkan kampung,” kata Mangitua saat bercerita di depan anggota DPR RI Fraksi NasDem Martin Manurung di Gedung DPP NasDem, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2019.

    Perkelahian warga dan karyawan TPL bermula saat masyarakat adat Desa Sihaporas menanam jagung di lahan industri yang telah dipanen TPL. Warga mengklaim lahan itu sebagai tanah adat milik Lamtorus.

    TPL juga kukuh lahan tersebut dipinjamkan negara. Konflik pecah yang berujung penangkapan dua masyarakat adat Desa Sihaporas, yakni Thomson Ambarita dan Jhonni Ambarita, pada 16 September.

    "Harapan kami hanya di sini. Kami yakin NasDem bisa menyelesaikan masalah di sana. Karena kami dengar NasDem merespon masalah masyarakat," ujar Mangitua.

    Ia meminta NasDem membantu menyelesaikan sengketa lahan di sana. Dia juga minta NasDem membantu menangguhkan penahanan dua masyarakat adat.

    "Kalau bisa dua orang itu ditangguhkan. Anaknya masih kecil-kecil. Kami akan tetap patuh terhadap hukum tapi ingin hukum yang adil," ujar dia.

    Lahan Adat

    Mangitua menjelaskan lahan 2.046 hektare yang dipakai PT TPL merupakan tanah adat di desanya. Pada tahun 1910-an tanah itu dipinjamkan kepada Belanda untuk dijadikan hutan Pinus. 

    Ketika Indonesia merdeka, Belanda meninggalkan lahan itu dan pemerintah memasukkan sebagai kawasan hutan. Pada 1990-an, pemerintah memberikan lahan itu sebagai konsesi hutan tanaman industri kepada TPL. 

    Sejak saat itu konflik lahan antara masyarakat adat dan TPL terus terjadi. Warga pun diiming-imingi akan diberikan 150 hektare tanah adat dengan syarat menandatangani surat pernyataan.

    Surat itu menyatakan lahan itu bukan milik nenek moyangnya mereka. Selain itu, mereka tidak boleh menuntut. Namun, tawaran itu ditolak oleh warga.


    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id