Habib Lutfi hingga Bos Mayapada Jadi Penasihat Presiden

    Desi Angriani - 13 Desember 2019 11:51 WIB
    Habib Lutfi hingga Bos Mayapada Jadi Penasihat Presiden
    Eks Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu bersama Habib Luthfi bin Yahya. Foto: MI/Akhmad Safuan
    Jakarta: Presiden Joko Widodo akan melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024. Mereka berasal dari kalangan partai politik (parpol), pengusaha, mantan menteri Kabinet Kerja, hingga tokoh masyarakat.

    Pendakwah Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi salah satu yang disebut menjadi penasihat Jokowi. Selain itu, ada CEO PT Mustika Ratu Putri Kuswisnu Wardani; pemilik Medco Group Arifin Panigoro; dan bos Mayapada Dato Sri Tahir.

    Politikus senior juga menjadi 'pembisik' Jokowi. Mereka meliputi eks Ketua Umum Partai Hanura sekaligus mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; anggota Wantimpres 2014-2019 sekaligus politikus PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto; politikus senior Golkar Agung Laksono; dan mantan Menteri Ketenagakerjaan yang juga kader NasDem Siswono Yudo Husodo.

    Sidarto Danusubroto membenarkan nama-nama tersebut. Ia  mengatakan posisi Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang menolak menjadi anggota Wantimpres digantikan Siswono Yudo Husodo.

    "Pak Wiranto, Agung Laksono, Tahir, Pak Luthfi, Putri Wardhani, saya, Arifin Panigoro, tokoh NasDem Pak siswono (akan dilantik)," kata Sidarto Danusubroto di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    OSO menolak posisi Wantimpres lantaran ingin fokus mengurus partai. Dia tak diperbolehkan menjadi Wantimpres sekaligus merangkap jabatan sebagai pucuk pimpinan partai.

    "Saya ditawari presiden untuk jadi Wantimpres. Saya sangat berterima kasih sekali atas penghargaan presiden. Tapi saya akan terus bersama teman-teman seperjuangan," kata OSO di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2019.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat soal pemerintahan kepada presiden sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saran ini disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan seluruh anggota dewan.

    Pada 2015, Jokowi mengangkat sembilan orang Wantimpres yang berasal dari beragam kalangan. Anggota Wantimpres meliputi Subagyo HS (TNI), Yusuf Kartanegara (TNI), Hasyim Muzadi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan Sri Adiningsih (ekonom Universitas Gajah Mada). 

    Politikus senior partai politik (parpol) juga masuk ke dalam jajaran penasihat Presiden Jokowi. Mereka terdiri dari Sidarto Danusubroto (PDI Perjuangan), Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan), Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Jan Darmadi (NasDem).



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id