comscore

DPR Diharapkan Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU-Bawaslu

Antara - 04 Januari 2022 10:00 WIB
DPR Diharapkan Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU-Bawaslu
Ilustrasi KPU. Dokumentasi/ MI
Jakarta: Pegiat pemilu Titi Anggraini mendesak DPR mewujudkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu. Baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

"Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum," kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dilansir dari Antara, Jakarta, Selasam 4 Januari 2021.

 



Titi mengemukakan hal itu merespons hasil Timsel KPU dan Bawaslu periode 202-2027 yang telah menuntaskan seleksi tahap ketiga berupa wawancara dan tes kesehatan. Sebanyak 48 calon mengikuti proses tersebut.

Riciannya, 28 orang calon komisioner KPU dan 20 Bawaslu. Dari jumlah tersebut, tercatat 10 perempuan atau 35,71 persen dari total calon anggota KPU RI dan enam orang atau 30 persen perempuan calon anggota Bawaslu Pusat.

Timsel akan mengirimkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2022. Selanjutnya, mereka mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Baca:  Timsel Tak Berencana Buat Pakta Integritas Calon Anggota KPU-Bawaslu

Menurut Titi, sangat penting bagi Timsel memastikan paling sedikit 30 persen perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu dalam daftar nama yang akan mereka kirim kepada presiden. Pasalnya, afirmasi keterwakilan perempuan telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Norma konstitusi itu, lalu dipertegas Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan ini mengatur komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

"Timsel saat ini punya cukup stok perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu dari sejumlah 48 nama yang ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengirimkan paling sedikit 30 persen nama-nama perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu kepada Presiden," kata Titi.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id