comscore

Pembahasan RUU BUMDes Dihentikan

Anggi Tondi Martaon - 27 Januari 2022 20:19 WIB
Pembahasan RUU BUMDes Dihentikan
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan/MI/Barry Fathahillah
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) melakukan rapat pleno terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil rapat menghentikan pembahasan bakal beleid yang diajukan DPD itu.

"Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI menyepakati tidak melanjutkan pembicaraan Tingkat I RUU BUMDes," kata Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.
Baca: Kemendes: UU Cipta Kerja Pasal 117 Jadi Solusi Badan Hukum BUMDes

Dia menyampaikan sejumlah alasan pengambilan keputusan tersebut. Antara lain, karena sebagian besar isi RUU BUMDes sudah diakomodasi di peraturan perundang-undangan terkait.

Aturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan BUMDes juga sudah diakomodasi dalam  UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Meski pembahasan tak dilanjutkan, materi muatan RUU BUMDes tetap dimanfaatkan. Salah satunya, menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

Sementara itu, Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Badikenita Sitepu menghormati keputusan tersebut. Namun, dia meminta kepastian perbaikan PP BUMDes mengakomodasi muatan yang ada di RUU BUMDes.

"Pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa substansi yang DPD ajukan dalam RUU Bumdes, harus dimasukan ke dalam perubahan PP BUMDesa dan secara proaktif berkonsultasi dengan DPD," kata Badikenita.

Dia pun meminta pemerintah melakukan komunikasi intensif dan melibatkan penuh DPD. Sehingga, perbaikan sesuai dengan harapan DPD.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan regulasi terkait BUMDes sudah cukup holistik dan komprehensif diatur dalam UU Desa dan UU Ciptaker. Jika butuh penyempurnaan, pemerintah siap melakukan hal tersebut.

"Jika ditemukan hal-hal yang belum diatur, pemerintah siap melakukan perubahan," kata Abdul.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id