Bawaslu Sebut Pentingnya Peran Perempuan dalam Pemilu 2024

Jakarta: Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat Fitriani meyakini pentingnya optimalisasi peran perempuan dalam mengawal dan menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur adanya keterwakilan perempuan 30 persen sebagai penyelenggara pemilu.

"Dengan adanya keterlibatan perempuan akan dapat mewujudkan demokrasi yang adil gender. Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 di wilayah Jakarta Barat, tingkat partisipasi perempuan sebagai SDM pengawas pemilu masih belum mencapai 30 persen," terang Fitriani kepada Media Indonesia, Selasa, 28 Juni 2022.
Fitri yang sebelumnya pernah bertugas sebagai pengawas pemilu di wilayah Cengkareng menjelaskan masih adanya ketimpangan ketersedian SDM perempuan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Pemilu 2019.

"Kebutuhan SDM pengawas pemilu perempuan pada pemilu tahun 2019 di tingkat kecamatan dan kelurahan belum mencapai 30 persen, sedangkan di tingkat pengawas TPS jumlahnya sudah mencapai lebih dari dari 50 persen," tutur Fitriani.
 

Baca: Bawaslu Sebut Generasi Muda Berperan Awasi Pemilu

Fitri melihat kader PKK sebagai potensial pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu. Dia menilai PKK dengan jumlah perempuan yang sangat potensial pada setiap strukturalnya untuk ikut menyukseskan pesta demokrasi di 2024.

"Tentunya Bawaslu Jakarta Barat berharap ke depan akan semakin banyak kader PKK Jakarta Barat yang terlibat menjadi pengawas pemilu maupun aktif melakukan pengawasan pemilu partisipatif dengan memberikan informasi awal apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu," jelas dia.
 
Fitri menuturkan selama pandemi hingga kini Bawaslu Jakarta Barat konsisten dalam meningkatkan penguatan kapasitas kepemiluan perempuan dengan menghadirkan inovasi program RP4 (Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif). Program ini telah dilakukan secara daring.

(LDS)