Mahfud MD Bentuk Tim Kajian Revisi UU ITE

    Nur Azizah - 22 Februari 2021 17:14 WIB
    Mahfud MD Bentuk Tim Kajian Revisi UU ITE
    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. MI/Susanto



    Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk tim kajian terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembentukan tim ini berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang Tentang UU ITE.

    Dalam surat itu disebutkan tim terdiri atas pengarah dan tim pelaksana. Pengarah bertugas memberikan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga.






    Sementara tim pelaksana dibagi menjadi ketua, sekretaris, Sub Tim I, dan Sub Tim II. Adapun tugas ketua dan sekretaris mengoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan UU ITE.

    "Mengoordinasikan penyusunan kajian hukum, mengkaji substansi sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan rasa ketidakadilan di masyarakat," isi surat itu seperti dikutip Medcom.id, Senin, 22 Februari 2021.

    Baca: Pemerintah dan DPR Diminta Segera Proses Revisi UU ITE

    Ketua dan sekretaris juga bertugas membuat laporan pelaksanaan secara periodik kepada tim pengarah. Kemudian, tugas Sub Tim I ialah merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu yang dianggap multitafsir.

    "Tugas Sub Tim II ialah menelaah substansi UU ITE untuk menentukan perlu atau tidak direvisi," bunyi surat tersebut.

    Dalam pelaksanaan tugasnya tim pelaksana dibantu akademisi, praktisi, tenaga ahli, korban, atau pelaku tindak pidana UU ITE, aktivis dan media.  Tim efektif bertugas mulai hari ini, 22 Februari 2021 sampai 22 Mei 2021.

    Segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga masing-masing sesuai tahun anggaran berjalan.

    Adapun susunan Tim Revisi UU ITE ialah:
    Pengarah: 

    - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD
    - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly
    - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate
    - Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin
    - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo

    Tim pelaksana
    Ketua : Sugeng Purnomo, Deputi Bidang  Koordinasi Hukum dan Kemenko Polhukam

    Sekretaris : Imam Marsudi, Staf Khusus Menko Polhukam

    Ketua Sub Tim I: Henri Subiakto, Staf Ahli bidang Hukum Kominfo

    Ketua Sub Tim II: Brigjen Pol Yan Fitri, Kepala Biro Sundokinfokum Divisi Hukum Mabes Polri

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id