Panja Biaya Penyelenggaraan Haji 2021 Dibentuk

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 2021. Kesepakatan ini merupakan keputusan akhir rapat kerja (raker) antara Kemenag dengan para legislator.

"Selanjutnya, panja secepatnya dapat memulai pembahasan mengenai asumsi dasar dan rincian komponen BPIH," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily saat raker di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021.



DPR berharap pemerintah tetap berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji. Mulai dari pembiayaan hingga kepastian kuota Haji.

Kemenag diminta mendapatkan informasi itu dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga, Panja BPIH bisa menindaklanjuti informasi tersebut.

Baca: Menag Usahakan Calon Jemaah Haji 2021 Terima Vaksin Covid-19

"Biasanya kan tadi disampaikan Pak Menteri (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas), biasanya kita sudah MoU (memorandum of understanding) berapa jumlah kuota dengan pihak otoritas nasabah dan lain-lain. Tapi kan kita sekarang belum ada kepastian. Tentu kita tidak bisa mengira-ngira," ujar Ace.

Menteri Yaqut menyambut baik pembentukan Panja BPIH. Dia berharap panja dapat bergerak cepat agar penyelenggaraan Haji 2021 dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Bisa bekerja cepat, efisien, dan segera dapat memberikan jawaban kepada publik yang menunggu kabar ini," tutur Yaqut.

(ADN)