Lembaga Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

    Emir Chairullah - 25 November 2020 16:18 WIB
    Lembaga Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Adam Dwi


    Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga pemerintahan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Pelibatan masyarakat menciptakan check and balance, sehingga membuat kebijakan yang diambil tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    "Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan," ungkap Ma’ruf saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020 yang diselenggarakan secara daring, Rabu, 25 November 2020.


    Ma’ruf menegaskan partisipasi aktif masyarakat tidak hanya melalui mekanisme formal, seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Tetapi harus melalui mekanisme partisipasi masyarakat.

    “Misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital atau pun media non-konvensional seperti media sosial,” ungkapnya.

    Menurut Ma’ruf, keterbukaan informasi publik dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Elemen penting dari good governance adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas korupsi. Untuk itu, konsistensi badan publik dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik sangat penting.

    Baca: PPID Diminta Berikan Informasi dengan Pendekatan Kemanusiaan

    Ma’ruf mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik. Hal itu sesuai amanat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.

    "Perlindungan yang dijamin dalam konstitusi negara tersebut, kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang semakin memperkuat dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik secara terbuka," paparnya.

    Sementara itu, Komisioner Komite Informasi Pusat (KIP) Cecep Suryadi mengatakan, penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020 merupakan refleksi dari kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia. "Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui tahap pengisian self assessment kuesioner, dan pendalaman melalui presentasi, kemudian diperoleh hasilnya," ujarnya.

    Cecep menyampaikan ada 348 badan publik yang dievaluasi dan yang berpartisipasi sebanyak 291 badan publik. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini, terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh kategori kualifikasi informatif.

    "Tahun 2019, badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan persentase 9,8 persen dan pada tahun ini 17,24 persen," ungkapnya.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id