Pimpinan DPR Minta Perubahan Sistem Pilkada Dikaji

    Nur Azizah - 11 November 2019 14:18 WIB
    Pimpinan DPR Minta Perubahan Sistem Pilkada Dikaji
    Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Ilham Pratama/Medcom.id
    Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dikaji ulang. Ia tak mau keputusan itu diambil terburu-buru.

    "Komisi II akan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada tak bisa diubah mendadak. Urgensi dari perubahan tersebut pun harus dilihat dengan matang.

    "Kita lihat urgensinya apa yang disampaikan Pak Mendagri (Tito Karnavian) karena apa pun itu kita sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali," ungkap dia.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu tak menampik sistem pilkada langsung belum sempurna. Komisi II bersama stakeholder masih harus menyempurnakan sistem tersebut.

    "Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provinsi, kita liatnya case by case, dalam artian tak bisa secara menyeluruh, ada daerah yang berhasil, dan ada yang perlu evaluasi," pungkas dia.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Tito menilai sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi.

    "Lakukan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan langsung," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019. 

    Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.

    "Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" ujar Tito.

    Dia mengaku tidak terkejut kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebab, hal itu buat menutup tingginya biaya pemilu. 

    Tito mencontohkan kepala daerah mengeluarkan biaya Rp30 miliar buat pilkada. Sementara itu, total pendapatan per bulan Rp200 juta. 

    "Lima tahun menjabat hasilnya Rp12 miliar, mau rugi tidak? Apa benar ingin mengabdi pada nusa dan bangsa terus rugi? Omong kosong kalau pendapat saya," ujar dia. 

    Namun, dia menyebut hal itu baru perhitungan kasar. Tito ingin menerima data berdasarkan riset akademik. Mantan Kapolri itu memastikan Kemendagri siap mendukung pelaksanaan riset. Dia mengajak institusi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar kajian. 

    Tito mengaku tidak keberatan bila hasil riset merekomendasikan sistem pemilu tak berubah. Dia bakal mencari cara agar dampak negatif sistem pemilu berkurang.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id