Cakupan Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Terlalu Luas

    Anggi Tondi Martaon - 22 Februari 2020 17:07 WIB
    Cakupan Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Terlalu Luas
    Pakar hukum perdata UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafrani. Foto: Medcom.id/Anggitondi Martaon
    Jakarta: Pakar hukum perdata UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafrani menilai cakupan yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja terlalu luas. Aturan tersebut tidak hanya mengatur tentang sektor ketenagakerjaan.

    "Yang dibahas adalah soal modal yang menyangkut perizinan, keamanan dan segala macamnya. Kita pede menerabas ke mana-mana," kata Andi dalam diskusi di Pizza Kayu Api, Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.

    Dia menyebutkan, cakupan yang terlalu luas juga tidak diimbangi dengan waktu pembahasan. Pemerintah ingin proses pembahasan dilakukan secepat mungkin.

    Baca: Sosialisasi Menyeluruh Bisa Mengakhiri Polemik Omnibus Law

    Pembahasan yang singkat mengakibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan berkurang. Aturan sapu jagad ini pun berpotensi digugat.

    "Siap-siap nanti banyak dikritik dan berpotensi diajukan (gugatan) ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ungkap dia.

    Cakupan Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Terlalu Luas
    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bogor melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2020). Foto: Antara/Arif Firmansyah

    Dia menyarankan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditinjau ulang. Pemerintah perlu mengurangi cakupan yang akan dimasukan dalam aturan sapu jagad tersebut.

    "Saran saya begitu, jangan terlalu berasumsi besar akibatnya merusak tatanan perundangan," sebut dia.

    Dia pun menyarankan pemerintah meniru Amerika dalam menyusun omnibus law. Negeri Paman Sam itu membuat omnibus law yang hanya berdampak pada internal pemerintah, seperti budgeting (penyusunan anggaran). Sementara aturan yang berdampak terhadap hajat hidup warga negara dibuat sangat hati-hati.

    "Nah kita mengambilnya justru pada UU yang sangat berkepentingan hajat hidup dibikin omnibus. Itu menurut saya secara teknis hati-hati lah. Saran saya skopnya dipecah lagi," ujar dia.

    Baca: Presiden Jamin ritik Soal RUU Ciptaker Ditampung

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id