comscore

Pemerintah Tegaskan Selalu Upayakan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Antara - 21 Oktober 2021 03:44 WIB
Pemerintah Tegaskan Selalu Upayakan Penyelesaian Pelanggaran HAM
Ilustrasi hukum. Medcom.id
Jakarta: Pemerintah menegaskan tidak pernah berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara bermartabat. Hal itu disampaikan dalam buku laporan Capaian Kinerja 2021 bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021".

"Sesungguhnya, pemerintah tak pernah berhenti mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM secara bermartabat. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang tanpa ada yang terabaikan," dikutip dari ANTARA, Rabu, 20 Oktober 2021.

 



Pemerintah menyampaikan Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) 2021-2025 dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sudah bisa dieksekusi. Dalam rencana aksi tersebut pemajuan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat menjadi konsentrasi.

Pemerintah menyertakan lini masa perkembangan Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) dalam laporannya. Antara lain sosialisasi dan ratifikasi instrumen HAM internasional (1998-2003); pembentukan sekretariat, legislasi, dan pendidikan HAM (2004-2009). Kemudian, penguatan sekretariat, legislasi, pendidikan HAM dan monitoring serta evaluasi (2011-2014); penguatan sekretariat, legislasi, pelaksanaan norma UU HAM, monitoring dan evaluasi serta penyediaan layanan pengaduan masyarakat (2015-2019); hingga perwujudan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan dan memperkuat agenda P5HAM (2021-2025).

Pemerintah juga berkomitmen memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan. Pemerintah menegaskan penyandang disabilitas bukan warga negara kelas dua.

"Mereka punya kemampuan dalam rupa-rupa bidang kehidupan dan negara memberikan peran itu. Kebijakan afirmasi bukanlah eksklusivitas. Melainkan upaya memenuhi hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Penyandang disabilitas kian berdaya dengan segala kompetensinya," kata pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan hak perlindungan penuh terhadap warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Pemerintah melakukan diplomasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi persoalan kriminal, kelangkaan logistik, ancaman teror, hukum, dan HAM di negeri-negeri asing.

"Diplomasi perlindungan warga negara yang bersifat inklusif menjadi prioritas. Dengan modal politik bebas aktif, negara berupaya keras hadir dalam setiap situasi sulit," kata pemerintah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri, upaya perlindungan WNI hingga Agustus 2021, antara lain memulangkan 231.514 WNI dari 59 negara, memberikan 225.320 paket bantuan sosial untuk buruh migran Indonesia di Malaysia. Kemudian, penyelamatan empat WNI dari Abu Sayyaf, repatriasi 28.032 ABK Niaga dari 38 negara, hingga memperkuat pelayanan kegiatan belajar bagi 21.562 anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Baca: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Tak Kunjung Rampung
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id