14 Permohonan Sengketa Pileg Gugur

    M Sholahadhin Azhar - 22 Juli 2019 12:10 WIB
    14 Permohonan Sengketa Pileg Gugur
    Ketua MK Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang pembacaan putusan PHPU di MK. Foto: MI/Susanto.
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan 14 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif. Hal itu disampaikan dalam putusan sela terhadap 260 perkara sengketa pemilu legislatif (pileg) di sidang panel 1. 

    "Menghentikan bagian perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan saksi dan atau ahli," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang panel 1 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019.

    Panel 1 meliputi Jawa Timur, Sumatra Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. Sebanyak 82 perkara ditangani oleh panel tersebut.

    Perkara yang tak dilanjutkan meliputi permohonan dari Partai Gerindra dengan dua perkara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dua perkara, Demokrat dua perkara, Golkar tiga perkara, dan NasDem tiga perkara. Selain itu, ada juga satu perkara dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan satu perkara dari Partai Aceh.

    Rincian perkara yang tak dilanjutkan dalam panel satu, yakni nomor 157, 183, 14, 186, 46, 66, 176, 195, 145, 173, 143, 23, 63, dan 193. Mayoritas perkara dihentikan lantaran petitum dianggap tak berkesesuaian dengan posita.

    "Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke perkara pembuktian sebagaimana amar satu. Pertimbangan hukum sepenuhnya akan dimuat dalam putusan akhir," ujar Anwar.

    Baca: Kelanjutan 260 Gugatan Pileg Diputuskan Hari Ini

    Dalam sidang hari ini, ada tiga putusan yang akan dibacakan, yakni putusan dari panel 1, 2 dan 3. Terkait panel 2, hakim akan memutuskan 86 perkara pileg di Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

    Sementara itu, panel 3 meliputi 82 perkara. Hal ini meliputi sengketa dari Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

    MK sebelumnya menerima 260 gugatan setelah teregistrasi. Jumlah tersebut terdiri dari 250 sengketa DPR/DPRD dan 10 sengketa DPD. Saat ini, MK memasuki tahapan sidang pemeriksaan pada 15 sampai 30 Juli 2019. Nantinya, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6 hingga 9 Agustus 2019. 



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id