Perppu 1 Tahun 2020 Tak Melindungi Koruptor

    Candra Yuri Nuralam - 12 Mei 2020 18:12 WIB
    Perppu 1 Tahun 2020 Tak Melindungi Koruptor
    Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Medcom.id.
    Jakarta: Pasal 27 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu Covid-19), bukan celah untuk mengebalkan pejabat negara melakukan korupsi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly, menegaskan semua orang akan dihukum jika melakukan rasuah.

    "Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perppu ini. Pasal 27 pada Perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi," kata Yasonna di Jakarta, Selasa, 27 Mei 2020.

    Yasonna mengatakan pasal dibuat agar pejabat negara berani membuat kebijakan menyangkut penanggulangan wabah virus korona (covid-19). Pasal itu diperlukan lantaran banyaknya pejabat negara yang ragu membuat keputusan.

    "Karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," ujar Yasonna.

    Yasonna menegaskan tindakan korupsi tetap bertolak belakang dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Menggunakan anggaran penanganan wabah korona untuk memperkaya diri akan tetap ditindak.

    "Ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi," tutur Yasonna.

    Pasal 27 Ayat 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berbunyi: Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Aturan itu dilanjutkan oleh Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

    Baca: Sidang Lanjutan Gugatan Perppu Korona Digelar 14 Mei

    Banyak orang menilai peraturan itu akan mengebalkan pejabat negara dalam melakukan korupsi di tengah pandemi covid-19. Perppu itu juga digugat tiga pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK).



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id