Pemerintah Diminta Desak Tiongkok Tuntaskan Kasus ABK Indonesia

    Medcom - 15 Mei 2020 22:57 WIB
    Pemerintah Diminta Desak Tiongkok Tuntaskan Kasus ABK Indonesia
    Pelarungan di kapal nelayan Tiongkok yang dilaporkan oleh media Korsel, MBC/Dok. MBC
    Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta mendesak Pemerintah Tiongkok mengungkap kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) Indonesia. Pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab menuntaskan kasus tersebut. 

    "Terkait pemanggilan Dubes Tiongkok yang sudah dilakukan, pemerintah harus mendapatkan kepastian bahwa pemerintah Tiongkok serius mengusut ini. Bukti keseriusannya dilihat dengan memberikan tenggat waktu untuk mengusut problem ini. Ini sangat penting," ucap Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) Riyono di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

    Riyono mengapresiasi Pemerintah Indonesia mengadukan kasus ini ke Dewan HAM PBB. Pemerintah diminta terus megawal karena Tiongkok memiliki hak veto di PBB. 

    "Jangan sampai laporan tersebut hanya sekadar administratif oleh Pemerintah Indonesia, kemudian tidak berujung pada penyelesaian yang berkeadilan," jelas dia.

    Baca: Tiongkok Janji Usut Tuntas Kasus Pelarungan ABK WNI
     
    Selain itu, Riyono pun meminta pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO 188. Hal ini agar Indonesia memiliki hukum internasional dalam melindungi ABKnya. Terlebih kasus perbudakan masih kerap berulang. 

    "Jika semua langkah di atas dalam jangka pendek tidak membuahkan hasil, kami berharap ada moratorium. Pengentian pengiriman tenaga kerja di sektor perikanan kelautan untuk sementara agar para ABK terhindar dari perbudakan dan kejahatan kapal-kapal asing," jelas Riyono.

    Lemahnya perlindungan terhadap ABK Indonesia diamini oleh Program Manager Union Migrant Indonesia (Unimig) Indonesia, Yeherina Gusman. Menurutnya, banyak pekerja migran Indonesia khususnya ABK yang tidak terjamin asuransi. Padahal pekerjaan mereka berisiko tinggi. 

    "Kami pernah menangani sebuah kasus seorang ABK yang tangannya, tulang jari-jarinya terkena besi di kapal yang beratnya berton-ton. Dia tidak di cover oleh asuransi," tutur Yeherina.

    Agensi yang memberangkatkan ABK terkesan tidak bertanggung jawab. "Dibilang 'udah kamu kabur aja'. Bukannya dibantu atau dicarikan jalan atau fasilitas kesehatan malah disuruh kabur," kata dia.

    Semisal para ABK yang bekerja di kapal milik Taiwan. Mereka bekerja di luar wilayah yang sangat jauh. Hukum perburuhan di Taiwan tidak berlaku di sana. 

    "Nah ini menjadi kendala Pemerintah Taiwan bagaimana bisa melindungi teman-teman ABK untuk mendapatkan perlindungan," kata Yeherina. 

    Ia mendesak pemerintah Indonesia membuat regulasi yang dapat melindungi ABK. Harus ada aturan atau undang-undang khusus dari Pemerintah untuk melindungi ABK.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id