Penaikan Iuran BPJS Diprediksi Kembali Dianulir MA

    Medcom - 15 Mei 2020 19:36 WIB
    Penaikan Iuran BPJS Diprediksi Kembali Dianulir MA
    Ilustrasi/MI/Ramdani.
    Jakarta: Partai NasDem menyoroti keputusan pemerintah menaikkan kembali besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Perpres ini diprediksi akan bernasib sama dengan Perpres sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menilai Perpres itu bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Menurut dia, materi yang tertuang di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 secara substansial tidak berbeda dengan Perpres 75 Tahun 2019 yang telah dibatalkan MA. 

    "Jadi, besar kemungkinan Perpes Nomor 64 Tahun 2020 akan dibatalkan MA," kata Okky di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

    Okky menjelaskan, perbedaan Perpres 64 Tahun 2020 dengan Perpres 75 Tahun 2020 hanya menunda penaikan pembayaran khususnya di kelas III, pada awal 2021. Padahal, kata Okky, MA dalam putusannya membatalkan norma di Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75 Tahun 2019. 

    Okky mengatakan Pasal 34 ayat (1) Perpres 64 Tahun 2020 hakikatnya sama dengan norma yang dibatalkan oleh MA. Adapun iuran kelas II dan kelas III, hanya dikurangi Rp10 ribu dari kebijakan sebelumnya. 

    "Dan efektif pada awal Juli mendatang," ucap Okky. 

    Baca: KPK Minta Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Ulang

    Okky mengingatkan, salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan tentang penaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga. Pertimbangan lainnya, kemampuan warga negara dinilai tidak meningkat. 

    "Dari pertimbangan hakim ini saja, penyusun Perpres 64 Tahun 2020 ini tampak gagal paham dalam memahami pertimbangan dan putusan MA," cetus Okky. 

    Anggota Komisi Kesehatan DPR dua periode ini menyatakan kondisi masyarakat semakin sulit imbas  pandemi virus korona (covid-19). Situasi tersebut, kata Okky, juga diamini pemerintah dengan program jaring pengaman sosial (social safe net). Sayangnya, kata Okky, Perpres 64 Tahun 2020 justru menabrak spirit yang terkandung dalam pertimbangan dan putusan MA terdahulu. 

    "Saat ini kondisi ekonomi masyarakat justru makin parah dibanding saat MA membatalkan Perpres 75/2019 pada 27 Februari 2020 lalu, dimana Indonesia belum terdampak Covid-19," tambah Okky. 

    Menurut Okky, iuran BPJS Kesehatan sebetulnya tak perlu naik jika menyitir kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sejumlah rekomendasi KPK terkait persoalan BPJS Kesehatan ini di antaranya agar Kementerian Kesehatan menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK). Hingga Juli 2019, kata Okky, baru ada 32 PNPK dari target  80 PNPK yang dicanangkan sejak 2015.

    "Dalam kajian KPK ketiadaan mengakibatkan pengobatan yang tidak perlu (unnecessary treatment)," sebut Okky. 

    Okky menambahkan, rekomendasi KPK lainnya yaitu Kemenkes memberi pilihan pembatasan manfaat untuk penyakit katastropik, yakni penyakit akibat gaya hidup. KPK menyebut, jika terdapat pembatasan manfaat untuk jenis penyakit ini dapat mengurangi potensi pengobatan yang tidak perlu sebesar 5 hingga 10 persen. 

    "Jadi, banyak opsi yang bisa dilakukan Kemenkes dan BPJS Kesehatan selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini persoalan mau atau tidak," ucap Okky.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id