Mega Ingin Indonesia Kembali Memiliki GBHN

    Muhammad Al Hasan - 08 Maret 2018 20:20 WIB
    Mega Ingin Indonesia Kembali Memiliki GBHN
    Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri (kiri) saat prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa di kampus IPDN. Foto: Antara/M Agung Rajasa.
    Sumedang: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ingin Indonesia kembali memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut dia, GBHN penting dalam meraih tujuan sejati bangsa

    "Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati dalam orasi ilmiahnya di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 8 Maret 2018.

    Menurut dia, sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945, sudah seharusnya Indonesia memiliki haluan negara dalam melakukan politik pembangunan. Dia meyakini langkah politik konkret untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui politik pembangunan.

    Dia menjelaskan politik pembangunan yang terarah dapat diwujudkan melalui GBHN. GBHN adalah kebijaksanaan umum penyelenggaraan negara. Turunannya adalah garis-garis besar pembangunan berupa blueprint rencana pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh, terencana, terarah, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Mega memaparkan politik pembangunan ialah rumusan untuk mengintegrasikan kota-kabupaten, provinsi, pulau, serta mengikat kuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Silakan saudara-saudara pelajari kembali dokumen politik pembangunan pada era pemerintahan saya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," kata dia.

    Baca: Megawati Terima Gelar Doktor Honoris ke-7

    Dia menyerukan bila upaya perwujudan pembangunan berdasar demokrasi Pancasila hanya dapat dilakukan bila haluan dan payung hukumnya jelas. Visi misi pembangunan yang menjadi upaya membukan dari Pancasila hanya dapat dijalankan jika dijabarkan, dirumuskan, serta diputuskan di dalam undang-undang rencana pembangunan nasional. 

    Tanpa GBHN, kata dia, negara tidak punya arah dalam melaksanakan pembangunan dan tujuan politiknya. Sementara itu, ancaman sistem demokrasi liberal kian gencar merasuk ke sistem negara Indonesia. "Akan dibawa ke mana bangsa ini jika tidak memiliki haluan negara?"

    Megawati optimistis GBHN bisa diadopsi kembali. Meskipun, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu presiden langsung dipilih rakyat, bukan oleh MPR seperti pada 2004.

    "Tetapi, menurut saya perlu dikaji kembali, apakah dengan amandemen tersebut, berarti pula Indonesia tidak dapat lagi memiliki GBHN?" jelas Presiden ke-5 itu.




    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id