Komisi II Singgung Sistem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritik pola rekrutmen penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Sistem tersebut menjadi akar arogansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Saya kira kembali kepada masalah sistem atau pola rekrutmen kita," kata Doli dalam diskusi virtual bertajuk Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu, Rabu, 20 Januari 2021.
Menurut dia, selama ini penyelenggara pemilu kerap tersangkut masalah etik. Bahkan, ada pula yang terjerat masalah hukum.

Baca: Tiga Penyelenggara Pemilu Dinilai Arogan

Mestinya, lanjut Doli, sosok penyelenggara pemilu tidak hanya ditunjukkan pada reputasi atau mampu di bidang kepemiluan. Integritas menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki penyelenggara.

"Orang yang benar melihat penyelenggaraan dan termasuk penyelenggara pemilu orang-orang yang punya integritas dan punya bisa menjaga moral dan etiknya," ujar Doli.

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pola rekrutmen serupa diterapkan di tingkat daerah. Sehingga, penyelenggara pemilu di tingkat bawah memahami betul tugas dan fungsinya.

"Itu banyak problem pemahaman kepemiluan yang belum tentu merata dimiliki oleh penyelenggara baik itu KPU," ucap dia.

(ADN)