Ketentuan Pasal 27 dan 28 UU ITE Harus Diperjelas

    Anggi Tondi Martaon - 03 Maret 2021 13:58 WIB
    Ketentuan Pasal 27 dan 28 UU ITE Harus Diperjelas
    Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas. Ketentuan pelanggaran dalam kedua pasal tersebut dinilai terlalu luas.

    "Ada ketidakjelasan tafsir dari kalimat-kalimat di dalam UU ini (Pasal 27 dan 28 UU ITE)," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar dikutip dari akun YouTube Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu, 3 Maret 2021.

     



    Dia menjelaskan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memberikan batasan apakah pernyataan yang disampaikan termasuk kategori kritik atau pencemaran nama baik. Sehingga, setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti penegak hukum.

    Dia menyampaikan ada beberapa acuan yang bisa digunakan untuk membedakan antara kritik dan pencemaran nama baik. Dia mengutip pernyataan Eleanor Roosevelt, istri Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt.

    Pertama, suatu pernyataan masuk kategori kritik jika ditujukan pada ide atau gagasan seseorang dan pelaksanaan program. Tak masalah jika pernyataan tersebut secara gamblang menyebutkan nama pihak yang dimaksud.

    "Meskipun menyebut nama orang itu juga kritik. Tapi kritik terhadap pribadinya, perbuatannya, itu yang bisa dikualifikasikan pada pencemaran nama baik," tegas dia.

    Baca: Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers

    Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak ada ketentuan pembatasan tersebut. Sehingga, banyak terjadi penyalahgunaan pasal tersebut untuk memidanakan orang yang menyampaikan pendapat.

    "Pada praktiknya dia bisa menjerat segala macam pernyataan atau unggahan yang kalau dilaporkan oleh orang yang tidak suka, menjadi persoalan," ungkap dia.

    Permasalahan untuk Pasal 28 UU ITE terletak pada ketentuan frasa antargolongan. Ketentuan antargolongan ini dinilai terlalu luas.

    "Kalau dari pasal, suku jelas, ras jelas, agama jelas. Tapi antargolongan ini yang menurut saya harus diperjelas," sebut dia.

    Menurut dia, istilah antargolongan di hadapan hukum hanya berlaku pada zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, hukum memandang tiga jenis golongan, yakni eropa barat, timur asing, dan pribumi.

    Dia menilai penggolongan tersebut tidak bisa lagi diterapkan pada saat ini. Semua golongan masyarakat sudah sama di mata hukum.

    Dia mencontohkan kasus yang menjerat I Gede Ari Astina. Pria yang akrab disapa Jerinx itu harus berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pernyataannya dianggap menimbulkan rasa kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

    "IDI itu dianggap oleh penegak hukum golongan di dalam masyarakat. Ini yang saya kira menjadi tafsir terlalu luas," kata dia.

    Dia meminta ketentuan antargolongan diperjelas. "Ini juga menjadi sesuatu yang telampau abstrak karena hukum pidana itu harus jelas," ujar dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id