comscore

Penunjukan Menko Luhut Mengatasi Persoalan Minyak Goreng Dinilai Wajar

Whisnu Mardiansyah - 30 Mei 2022 19:48 WIB
Penunjukan Menko Luhut Mengatasi Persoalan Minyak Goreng Dinilai Wajar
Menko Marives Luhut Pandjaitan/MI/Barry Fathahilah
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. Luhut diminta untuk mengendalikan dan mengawasi distribusi dan harga minyak goreng di Jawa dan Bali. 

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai tugas yang diberikan Presiden kepada Luhut hal yang wajar dan tidak melanggar undang-undang. Keputusan itu hak prerogatif seorang presiden. 
"Apakah hal itu melanggar aturan? Ternyata tidak melanggar aturan. Kalau tidak, lalu kenapa dipermasalahkan? Apalagi yang dipermasalahkan adalah hak prerogatif Presiden, maka semakin aneh lagi," kata Teddy di Jakarta, Senin, 30 Mei 2022. 

Teddy menilai keputusan presiden menunjuk Luhut tentu dengan berbagai pertimbangan. Presiden menganggap Luhut mampu mengatasi persoalan harga minyak goreng yang belum kunjung terselesaikan. 

"Artinya tidak ada ukuran pantas dan tidak pantas. Yang dikritisi itu hasil kerjanya, bukan siapa yang bekerja," ujar Teddy. 

Baca: Menko Luhut Diminta Presiden Jokowi Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali. 

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi dikutip dari Antara, Selasa, 24 Mei 2022. 

Jodi menuturkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya. 

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," imbuh Jodi. 

Ia mengatakan pemerintah juga akan menggunakan aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng. 

"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," pungkas Jodi.

(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id