comscore

Ketua MPR Dorong Pemerintah Revisi Aturan Pemberian Restitusi

Antara - 05 Maret 2022 06:26 WIB
Ketua MPR Dorong Pemerintah Revisi Aturan Pemberian Restitusi
Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah merumuskan konsep revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Khususnya, yang mengatur kepatuhan pelaku kejahatan untuk memenuhi restitusi atau ganti rugi kepada korban.

"Saya meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat merumuskan konsep revisi terhadap kelemahan regulasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan diajukan ke DPR untuk ditetapkan dalam prolegnas agar dapat dibahas bersama dan ditetapkan sebagai UU," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2022.
LPSK menyatakan ada kelemahan regulasi yang membuat kepatuhan pelaku kejahatan memenuhi ganti rugi kepada korban rendah. Bamsoet menilai dengan adanya revisi tersebut, pengadilan punya dasar hukum kuat untuk memaksa pelaku kejahatan membayar restitusi bagi korban.

"Sehingga kekurangan pembayaran restitusi kepada korban dapat dipenuhi, sebagaimana data LPSK tahun 2021, yaitu restitusi kepada korban senilai Rp7,43 miliar dan yang telah diputus oleh hakim sebesar Rp3,71 miliar, namun yang dibayarkan kepada korban hanya sebesar Rp279,53 juta," ujar dia.

Baca: Bamsoet Minta Pemerintah Pastikan Seluruh WNI di Ukraina Dievakuasi

Dia meminta Kemenkumham mengkaji secara yuridis dan sosiologis terkait penguatan regulasi yang dapat meningkatkan kepatuhan pelaku kejahatan untuk memenuhi ketentuan restitusi kepada korban. Ini agar ada upaya paksa terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan eksekusi restitusi.

"Saya meminta agar pemerintah di tahun 2022, kasus kejahatan dapat berkurang, dan restitusi atau ganti rugi terhadap korban dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pelaku, dan meminta pemerintah untuk memastikan dan mengawasi hal tersebut," ucap Bamsoet.

Menurut dia, pemerintah perlu mencari solusi tepat terhadap penyebab rendahnya kepatuhan pelaku membayar restitusi kepada korban sesuai regulasi yang ada. Dia menilai pemerintah dapat memaksa pelaku kejahatan untuk membayar restitusi atau ganti rugi.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id