Bawaslu Sebut PP 94/2021 Memudahkan Pengawasan Netralitas ASN

    Antara - 14 September 2021 22:34 WIB
    Bawaslu Sebut PP 94/2021 Memudahkan Pengawasan Netralitas ASN
    Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Dok. Antara



    Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2021, akan memudahkan dalam mengawasi netralitas ASN.

    "Peraturan tersebut tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan pemilu dan pemilihan serentak 2024, terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN)," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 14 September 2021.

     



    Peraturan itu juga memperkuat pengaturan tentang disiplin PNS dari PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan anyar ini mendeskripsikan larangan bagi calon kepala atau wakil kepala daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau calon anggota DPRD.

    Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020, terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran tersebut terdiri atas 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di media sosial, dan 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

    Kemudian, 103 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 110 kasus mendukung salah satu pasangan calon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon. Fritz mengatakan pelanggaran terbanyak dari netralitas ASN pada kampanye Pilkada Serentak 2020 ada di media sosial (medsos).

    "Terdapat 403 kasus pelanggaran ASN di medsos, pelanggaran berupa memberikan dukungan melalui media sosial," kata dia.

    Baca: PNS Dapat Dipecat Jika Tidak Netral Saat Pemilu

    Pelanggaran netralitas ASN tersebut menjadi pelanggaran yang relatif dominan daripada dengan pelanggaran yang lain. Bawaslu berharap ancaman hukuman disiplin yang tercantum di PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat mencegah dan mengingatkansetiap PNS dan ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

    Seluruh jajaran ASN Bawaslu di seluruh Indonesia hingga struktur adhoc, selaku penyelenggara pemilu juga diinstruksikan dapat menjadi contoh bagi ASN lain demi tegaknya netralitas pada Pemilu 2024.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id