DPR dan Pemerintah Koordinasi Soal RUU Omnibus Law

    Kautsar Widya Prabowo - 29 Januari 2020 21:04 WIB
    DPR dan Pemerintah Koordinasi Soal RUU Omnibus Law
    Ketua DPR Puan Maharani (tengah) usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id
    Jakarta: Perwakilan DPR dan pemerintah membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR. Ada serangkaian mekanisme yang harus ditempuh sebelum DPR mengesahkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

    Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibahas kembali dalam rapat pimpinan serta badan musyawarah (bamus) yang melibatkan semua pimpinan fraksi. DPR akan mempreteli semua pasal dalam aturan perundang-undangan tersebut.

    "Bamus, rapim, paripurna lain-lain baru kita akan masukan apakah ke komisi badan legislasi dan lain-lain untuk dibahas sesuai pasal-pasal yang ada di omnibus law tersebut, karena cipta lapangan kerja mencakup 79 undang-undang," ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR dalam waktu dekat. Pemerintah akan mengikuti mekanisme yang diatur DPR dalam penyerahan draf omnibus law.

    "Kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Jadi kita samakan persepsi tersebut sehingga dengan demikian nanti kita akan proses selanjutnya," tutur Airlangga.

    Airlangga belum dapat memastikan kapan draf omnibus law diserahkan ke DPR. Ia hanya memastikan draf rampung. 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan penyerahan omnibus law dilakukan bertahap. Setelah draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah baru menyerahkan draf Omnibus Law Perpajakan. Pemerintah sudah menerima banyak masukan dari DPR untuk menyempurnakan draf Omnibus Law Perpajakan.

    "Mendapat masukan dari Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) nanti kami akan sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani), mekanisme yang disepakati pimpinan DPR nanti kita akan ikuti prosedur," ucap dia.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id