Asal Mula Usulan Amendemen Terbatas UUD 1945

    Arga sumantri - 13 Agustus 2019 15:49 WIB
    Asal Mula Usulan Amendemen Terbatas UUD 1945
    Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah/Medcom.id/Nur Azizah
    Jakarta: Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah membantah amendemen terbatas UUD 1945 semata usulan PDIP. Amendemen merupakan wacana lama yang tertunda.

    "Saya ingin luruskan ya supaya masyarakat enggak terkecoh dengan wacana amendemen terbatas GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. 

    Pada 2010, terang dia, MPR yang saat itu dipimpin Taufiq Kiemas mendapat aspirasi dari berbagai kelompok mayarakat terkait amendemen UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999-2002. Ada tiga kelompok yang menyikapi amendemen tersebut. Namun, ia tidak memerinci tiga kelompok tersebut.

    Kelompok pertama, kata dia, menilai amendemen sudah mengubah substansi UUD 1945. UUD 1945 dianggap sebagai Undang-Undang (UU) 2002.

    "Mereka anggap amendemen kebablasan. Kelompok ini minta kembali ke UUD asli," ujarnya.

    Baca: Mahfud MD: Penting Tidaknya GBHN Tergantung Perspektif

    Kelompok kedua menilai perubahan UUD sudah cukup baik dan tinggal dilaksanakan tanpa perlu ada perbaikan. Kelompok terakhir, ungkap dia, menilai UUD hasil perubahan sudah cukup baik, tapi mengingat dinamika di masyarakat yang berkembang diperlukan kembali perubahan UUD.

    Aspirasi ini, kata dia, direspons fraksi dan pimpinan MPR periode 2009-2014 dengan membentuk tim kerja kajian ketatanegaraan. Tim ini menyerap aspirasi baik dari kalangan perguruan tinggi, profesional, guru, dan sebagainya.

    "Didapat kesimpulan masyarakat menginginkan kembalinya MPR memiliki wewenang haluan negara," ujar dia.

    Basarah mengatakan sidang paripurna terakhir pada November 2014 menghasilkan tujuh rekomendasi. Salah satunya, meminta MPR periode berikutnya melakukan reformulasi sistem ketatanegaraan dengan menghadirkan kembali GBHN. "Itulah rekomendasi MPR 2009-2014."

    Atas dasar itu, semua fraksi di MPR menyetujui amendemen terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Tim kerja kajian ketatanegaraan yang sebelumnya telah dibentuk ditingkatkan derajatnya menjadi badan kajian ketatanegaraan. 

    "Badan ini kemudian bekerja, yang kesimpulannya perlu dilakukan amendemen terbatas untuk menghadirkan GBHN," jelasnya.

    Puncaknya, kata dia, MPR membentuk panitia ad hoc melalui sidang paripurna pada 16 Agustus 2018. Panitia ad hoc soal GBHN dipimpin Basarah. Panitia membahas tentang non-GBHN dan revisi tata tertib dan rekomendasi lainnya. 

    Menurut dia, panitia ad hoc GBHN merupakan hasil kesepatakan antarpimpinan fraksi. Dengan begitu, secara politik dan kelembagaan, keputusan menginisasi amendemen itu merupakan keputusan pimpinan fraksi di MPR dan DPD. Namun, panitia ad hoc tidak bisa bekerja lantaran bertepatan dengan tahapan kampanye Pilpres dan Pileg 2019.

    "Konsentrasi anggota MPR yang merupakan anggota DPD dan DPR itu fokus pada proses pileg dan pilpres," ujarnya.

    Baca: Amandemen UUD 1945 Berpotensi Mengubah Konstitusi

    Hambatan lainnya ialah DPD tak kunjung mengirimkan anggota panitia ad hoc. Menurut tata tertib, panitia ad hoc itu baru dianggap sah jika terdiri dari anggota DPR dan DPD. 

    "Akhirnya palu ketua panitia ad hoc belum diserahkan kepada Saya dan Pak Rambe Kamarul Zaman selaku ketua panitia ad hoc dua, yang artinya belum bisa bekerja," paparnya.

    Masa bakti MPR periode 2014-2019 kurang dari dua bulan. Menurut tata tertib MPR, inisiatif usulan perubahan UUD hanya dapat diusulkan minimal sebelum periode ini berakhir. Dengan begitu, amendemen terbatas tak mungkin digulirkan di periode kali ini.

    "Karena periode sudah tidak mungkinlah, Kongres PDIP ke-V kemarin mengingatkan kembali agenda-agenda MPR yang tertunda untuk mengamendemen secara terbatas UUD 1945. Jadi bukan maunya PDIP," ujar dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id