Konflik DKPP dengan KPU Bisa Menunjukkan Relasi Kelembagaan Buruk

    Cindy - 17 Januari 2021 00:29 WIB
    Konflik DKPP dengan KPU Bisa Menunjukkan Relasi Kelembagaan Buruk
    Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id
    Jakarta: Perseteruan antara lembaga penyelenggara pemilu baik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Relasi yang buruk itu menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi Indonesia.

    "Perseteruan ini seakan-akan menunjukkan kita bahwa relasi kelembagaan negara kita ini buruk. Seakan publik diberikan satu tontonan yang tidak baik diperlihatkan," kata koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, dalam diskusi secara daring, Sabtu, 16 Januari 2021.

    Alwan mengingatkan DKPP lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap hasil maupun proses penyelenggaran pemilu. DKPP diberi amanat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Dalam UU diatur tiap putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Menurut dia, setiap penyelenggara yang melanggar suatu konsensus ideal proses penyelenggaran, dalam hal ini UU, berhak mempertanggungjawabkannya secara etik.

    Seperti putusan DKPP terhadap pemberhentian Ketua KPU, Arief Budiman. Arief diduga melanggar kode etik karena meminta Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik kembali aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU.  

    "Tapi kemudian, belakangan ini rasa-rasanya memunculkan perlawanan baru. Bahwa tiap putusan yang dikeluarkan DKPP akhirnya dibawa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kalau semua dibawa ke PTUN apa maknanya frasa final di UU?" ujar Alwan.

    Baca: Putusan DKPP Pecat Arief Budiman Dinilai Berlebihan

    Alwan mengatakan eksistensi DKPP yang seharusnya menyelesaikan masalah etik dalam penyelenggaraan pemilu terlihat tak lagi diperlukan. Maka, UU sebagai pedoman etik sudah runtuh.

    "Apabila seorang penyelenggara sudah melangar konsensus UU sebagai pedoman etik kira-kira apalagi yang menjadi pegangan?" kata Alwan.

    DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diadukan oleh Jupri dengan nomor perkara 123-PKE-DKPP/X/2020. Jupri melaporkan Arief terkait dugaan pelanggaran etik karena mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Evi sempat diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020.

    Pemohon juga mempermasalahkan keputusan Arief menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Surat tersebut meminta Evi kembali aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

    Arief Budiman mengaku kehadirannya mendampingi Evi mendaftarkan gugatan pemecatan ke PTUN atas inisiatif sendiri. Dia tak bertindak sebagai perwakilan KPU.

    "Institusi (KPU) tidak pernah menugaskan saya ke sana. Kami (komisioner) tidak pernah membahas datang ke sana atau tidak. Itu murni saya berempati dengan yang bersangkutan," ujar Arief dalam persidangan yang digelar DKPP secara virtual, Rabu, 18 November 2020.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id