Keterlambatan Pengesahan Prolegnas Dinilai Berdampak pada Anggaran Pembahasan

    Indriyani Astuti - 07 Maret 2021 22:04 WIB
    Keterlambatan Pengesahan Prolegnas Dinilai Berdampak pada Anggaran Pembahasan
    Ilustrasi DPR. Medcom.id



    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung mengesahkan rancangan undang-undang yang akan dibahas menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Lambannya pengesahan prolegnas dikhawatirkan berisiko pada anggaran yang akan digunakan dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang.

    "Berakhirnya masa sidang ketiga DPR periode 2019-2024 ini belum ada agenda pengesahan prolegnas prioritas. Ini akan berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan hukum nasional dan berdampak pada ketiadaan anggaran," kata Koordinator Divisi Reformasi Parlemen Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ichsan Muhammad dalam diskusi publik bertajuk "Pengesahan Prolegnas Prioritas Lamban, UU Tak Kunjung Disahkan" yang digelar secara daring, Minggu, 7 Maret 2021.






    Ichsan menuturkan DPR cenderung mengesahkan dan menyusun daftar RUU yang akan masuk prolegnas prioritas setelah Undang-Undang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disahkan pada tahun sebelumnya. Konsekuensinya, akan ada ketiadaan anggaran untuk membahas sebuah RUU secara maksimal.

    Dia menuturkan Prolegnas Prioritas 2021 ditetapkan menjelang akhir 2020. Dalam draf terdapat 38 RUU, tapi berakhir hanya 33 RUU yang akan disahkan dalam rapat paripurna.

    Ichsan juga mempersoalkan transparansi DPR dan pemerintah saat pembahasan RUU pada 2020. Ia menyebut ada sejumlah RUU yang disahkan tapi kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat.

    (Baca: Pengesahan Prolegnas Prioritas Tak Menunggu Kajian UU ITE)

    Seperti Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

    "Masih ada beberapa dokumen yang sulit didapatkan, partisipasi masyarakat tidak dibangun secara serius. Dalam pembahasan prolegnas ada pelanggaran berturut-turut," papar dia.

    Ichsan mengingatkan sejumlah RUU kontroversial bisa lolos dalam daftar prolegnas prioritas untuk kemudian dibahas dan disahkan, umumnya masuk dalam mekanisme kumulatif terbuka. Seperti UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sebaliknya, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang dinilai masyarakat penting dibahas justru dikeluarkan dalam daftar prolegnas prioritas. Ichsan menilai Badan Musyarawarah (Bamus) DPR memainkan peranan penting dalam agenda pengesahan daftar prolegnas prioritas.

    Bamus diisi pimpinan dewan, pimpinan alat kelengkapan dewan, dan pimpinan masing-masing fraksi di parlemen. Dia menduga ada tarik- menarik kepentingan di Bamus sehingga daftar prolegnas prioritas tidak kunjung disahkan dalam rapat paripurna.

    "Pengambilan keputusan di Bamus, memperlihatkan kuatnya kepentingan tarik-ulur. Rapat Bamus yang cenderung tertutup, membuat prosesnya tidak bisa dilihat, padahal Bamus memainkan peran penting dalam mengagendakan draf prolegnas prioritas tahunan ke rapat parupurna," tutur dia.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id