Sikap Moeldoko di Kisruh Demokrat Dinilai Tak Etis

Jakarta: Sikap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kisruh internal Partai Demokrat dinilai tidak etis. Moeldoko memanfaatkan kisruh internal di Demokrat lantaran menerima penetapan sebagai ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).

"Ini jelas tidak etis. Seharusnya diselesaikan dulu (internal). Ini menyebabkan orang-orang berasumsi negatif bahwa ada sumber pendanaan di situ yang menyebabkan orang seperti Moeldoko bisa naik di situ," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor saat dihubungi, Sabtu, 6 Maret 2021.



Menurutnya, Demokrat hingga saat ini memang memiliki berbagai persoalan internal. Mulai dari demokrasi internal yang tidak berjalan, ideologisasi tidak berjalan, dan peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai belum bisa menjadi pemersatu semua faksi di partai berlambang mercy itu.

Baca: SBY Disebut Guru Kudeta di Demokrat

Namun, kata Firman, upaya yang dilakukan sejumlah kader dan senior yang sudah dipecat memilih pihak eksternal sebagai ketua umum itu akan menjadi preseden buruk. Terlebih, Moeldoko merupakan pejabat aktif di lingkungan Istana.

"Tapi jalan keluarnya jangan seperti ini. Ini mengajarkan generasi politik ke depan bahwa anda bisa melakukan apa pun asal ada uang," kata dia.

Moeldoko menerima mandat KLB di Deli Serdang sebagai ketum Partai Demokrat. Eks Panglima TNI era SBY itu ditetapkan sebagai ketua umum periode 2021-2025. KLB digelar kubu yang menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lengser.

(JMS)