comscore

Problem Penunjukan Pj Kepala Daerah Perlu Diantisipasi

Theofilus Ifan Sucipto - 20 Juni 2022 12:31 WIB
Problem Penunjukan Pj Kepala Daerah Perlu Diantisipasi
Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto. Medcom.id/Theo
Jakarta: Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto mengungkapkan sejumlah potensi masalah selama proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta responsif.

“Kita lihat ada beberapa problem dalam penunjukan Pj kepala daerah, dan proses ini masih berlanjut hingga Oktober 2022,” kata Arif dalam diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Jakarta Timur, Senin, 20 Juni 2022.
Arif menjelaskan problem pertama terkait masa jabatan Pj kepala daerah. Sosok yang ditunjuk pada 2022 memiliki waktu menjabat yang cukup panjang hingga November 2024.

Masalahnya, kata Arif, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan setengah dari masa jabatan plus satu hari terhitung satu periode jabatan. Hal itu menjadi perhatian lantaran Pj kepala daerah berpotensi menjabat lebih dari dua tahun.

“Bukan tidak mungkin Pj kepala daerah menjabat hingga 2,5 tahun pada November 2024,” jelas dia.

Arif menyebut masalah kedua soal teknis penunjukan Pj kepala daerah. Penunjukan itu tidak bisa sekadar dilihat sebagai jabatan administratif, melainkan jabatan politis.

“Karena mereka butuh dukungan politik untuk menyelesaikan tugas administratif,” papar dia.

Baca: Firli Ingatkan Posisi Penjabat Daerah Bukan untuk Curi Uang Rakyat

Menurut Arif, hal tersebut perlu menjadi perhatian. Sebab, Pj kepala daerah harus dipastikan memiliki relasi yang baik dengan DPRD, politikus, hingga infrastruktur politik.

“Sehingga butuh teknis kerangka penunjukan Pj kepala daerah,” tutur dia.

Masalah selanjutnya, yakni dilema pembatasan kewenangan Pj kepala daerah. Arif menyebut pembatasan itu perlu supaya mereka tidak sembarangan merotasi pegawai, membatalkan perizinan, hingga membuat kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.

“Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran pembatasan kewenangan menghambat upaya berinovasi di daerah,” ujar dia.

Masalah keempat terkait netralitas Pj kepala daerah dalam Pemilu 2024. Masalah klasik itu tetap perlu diwaspadai kendati sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Isu ini banyak diperdebatkan karena dari tahun ke tahun, pemilu ke pemilu, menjadi isu aktual,” ucap dia.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id