comscore

Pemerintah Diminta Tidak Sembarangan Bikin Kebijakan di Tengah Krisis

Theofilus Ifan Sucipto - 19 Juni 2022 18:40 WIB
Pemerintah Diminta Tidak Sembarangan Bikin Kebijakan di Tengah Krisis
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Direktur Center of Economics and Law Studie (Celio) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah tidak sembarangan membuat kebijakan di tengah krisis. Hal itu bakal berdampak buruk pada jangka panjang.

“Jangan sampai hukum ugal-ugalan di tengah kondisi krisis sehingga semua bisa dibenarkan atas nama krisis,” kata Bhima dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 19 Juni 2022.
Bhima berkaca dari kebijakan dan penegakan hukum selama pandemi covid-19. Menurut dia, pemerintah belum maksimal memerhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Indeks daya saing kita turun tujuh peringkat dari 37 menjadi 44 dunia. Ini bukan hal main-main,” tegas dia.

Baca: Cerita Jokowi Ditelepon Perdana Menteri Minta Minyak Goreng

Lemahnya penegakan hukum bukan hanya disaksikan akademisi maupun masyarakat umum. Pelaku usaha hingga investor asing berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Karena banyak kasus korupsi dan berpikir walaupun pandemi melandai, kepastian hukum di Indonesia meragukan,” tutur dia.

Bhima menyinggung program Kartu Prakerja yang terkesan dipaksakan sebagai stimulus ekonomi. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara Rp200 miliar lebih karena tidak tepat sasaran.

“Materinya kebanyakan dari Youtube, bukan pemateri di Prakerja, akibat regulasi yang longgar, dan efektivitasnya ke ekonomi dampaknya kecil,” ujar dia.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id