Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Vaksin Covid-19 Secara Menyeluruh

    Arga sumantri - 23 Februari 2021 12:33 WIB
    Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Vaksin Covid-19 Secara Menyeluruh
    Ilustrasi. Medcom.id


    Jakarta: Hasil riset Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 41 persen masyarakat enggan disuntik vaksin covid-19. Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan hasil riset ini perlu dicermati serius dan pembenahan tata kelola vaksin harus dilakukan.

    "Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin covid-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin covid-19," ujar Okky di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.




    Pembenahan tata kelola vaksin covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek. Mulai tata kelola komunikasi dan narasi, hingga tata kelola kebijakan tentang vaksin covid-19.

    Okky menilai komunikasi publik pemerintah tidak fokus dan terkesan tak terkonsolidasi dengan baik. Khususnya, dalam menyampaikan hal-hal mengenai vaksin covid-19.

    "Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember, dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujar anggota Komisi Kesehatan DPR dua periode ini.

    Model senior ini melanjutkan tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Ia menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik.

    "Ide vaksin mandiri ini telah memancing reaksi tidak baik di publik. Ada asas keadilan yang menjadi concern publik atas rencana ini. Di poin ini, tata kelola kebijakan harus dikonsolidasikan dengan baik," ujar Okky.

    Baca: 914.200 Dosis Vaksin Covid-19 Tahap Dua Dikirim ke 38 Kab/Kota di Jatim

    Masalah lainnya, kata Okky, mengenai wacana vaksin Merah Putih atau vaksin Nusantara juga menunjukkan kebijakan pemerintah belum tersampaikan dengan baik di publik. Memang, penemuan baru terkait dengan vaksin covid-19 ini patut diapresiasi.

    "Tetapi sebaiknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan senantiasa menyampaikan perkembangan riset, kemajuan termasuk bagaimana dengan pembiayaan vaksin tersebut," ungkap Okky.

    Kehalalan vaksin yang diragukan sebagain masyarakat juga perlu dicermati. Situasi ini, menurut dia, tidak terlepas dari pemberian sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk Badna Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terkesan mendadak.

    "Saat ini tugas bersama semua pihak untuk edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai keamanan dan kehalalan vaksin covid-19 ini," ujar Okky.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id