Jokowi Diminta Melibas Pungli Birokrasi

    Sri Yanti Nainggolan - 07 Desember 2019 17:00 WIB
    Jokowi Diminta Melibas Pungli Birokrasi
    Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau ruas tol Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Ruas Tol Serpong-Kunciran di Gerbang Tol Parigi Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. Foto: Antara/Muhammad Iqbal
    Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta tak berhenti membuat gebrakan dalam memoles aparatur sipil negara (ASN). Kepala Negara diminta rutin melibas isu-isu miring yang menghantui birokrasi. 

    "Bukan hanya soal eselon atau waktu kerja, tetapi juga pungli (pungutan liar), politisasi," kata anggota Komisi II Arwani Thomafi saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2019.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengapresiasi gebrakan yang dibuat Presiden Jokowi selama ini. Di periode kedua, Jokowi diharap menyempurnakan secara permanen sistem organisasi pemerintah. 

    Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi itu enggan masyarakat dijadikan kelinci percobaan pengaplikasian kebijakan. Sistem birokrasi jangka panjang harus disiapkan untuk pelayanan maksimal kepada publik.

    "Jangan hanya uji coba yang ujung-ujungnya pelayanan pada masyarakat berkurang," kata dia.

    Ia menjelaskan masyarakat selalu menuntut pelayanan meningkat menjadi lebih mudah dan cepat. Permintaan publik ini harus dapat dipenuhi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kendali Jokowi.

    "Membuat KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), bayar sekolah, jadi cepat. Ini yang diinginkan masyarakat," tekan  Arwani.

    Efisiensi birokrasi menjadi salah satu sorotan Presiden Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahannya. Jokowi bahkan menginginkan jabatan eselon di tubuh kementerian dirampingkan. Penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
     
    Kepala Negara menekankan investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
     
    "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Presiden Jokowi usai dilantik, Minggu, 20 Oktober 2019.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id