Putusan MK Soal Pilkada Diminta Segera Dituangkan dalam PKPU

    Juven Martua Sitompul - 11 Desember 2019 23:14 WIB
    Putusan MK Soal Pilkada Diminta Segera Dituangkan dalam PKPU
    Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) segera dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Putusan itu dinilai dapat mengurangi risiko koruptor kembali menjadi kepala daerah.

    "Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

    KPU telah menerbitkan PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020. PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertanggal 2 Desember 2019, tidak diatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah.

    Pada Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana. Dua terpidana yang dilarang ikut maju pilkada yakni mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

    Sementara, MK hari ini mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK memutuskan melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pilkada selama lima tahun.

    KPK meminta KPU mempertegas titik awal dihitungnya masa jeda selama lima tahun. KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

    "Harapan KPK tentu saja setelah semua putusan pidana tersebut dilaksanakan barulah dapat dihitung titik awal lima tahun tersebut. Jadi semua hukuman yang dituangkan di putusan sudah dilaksanakan, baik pidana penjara, lunas denda, lunas uang pengganti, dan telah melaksanakan pencabutan hak politik," pungkasnya.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id