Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

    Damar Iradat - 20 September 2019 15:27 WIB
    Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP
    Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Foto: MI/Panca Syurkani
    Bogor: Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Langkah itu diambil karena aturan hukum itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

    "Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019.

    Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR. 

    Menkumham juga diperintahkan kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat dalam menyusun RKUHP. Setidaknya, ada 14 pasal RKUHP yang menimbulkan perdebatan. Masalah ini pun perlu dibahas lebih dalam dengan DPR.

    Pengesahan RKUHP dipastikan tidak dilakukan DPR periode 2014-2019 yang segera habis masa jabatannya. "Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RKUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," ungkap Kepala Negara.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa menyebut Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hampir rampung. RKUHP siap disahkan dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, September 2019.
     
    "Insyaallah (disahkan), kan sudah diagendakan tanggal 24 September, kalau selesai," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
     
    Menurut dia, RKUHP tinggal menyisakan sekitar empat atau lima catatan. Eksekutif dan legislatif masih perlu menyepakati poin-poin dalam RKUHP yang perlu harmonisasi.

    "(Misalnya) persoalan tindak susila dan semacamnya kan menjadi catatan-catatan yang mesti kita lihat," ungkap politikus Gerindra itu.
     
    Desmond menepis anggapan RKUHP adalah proyek 'kejar tayang'. RKUHP, ungkap dia, sudah melewati proses yang panjang, hanya kebetulan disahkan berdekatan dengan berakhirnya DPR periode ini.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id