Bawaslu Godok SE Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu

    Fachri Audhia Hafiez - 06 Juni 2021 09:11 WIB
    Bawaslu Godok SE Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu
    Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id



    Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merumuskan surat edaran (SE) pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Beleid itu disusun menyesuaikan kondisi terkini.

    "Dalam mendefinisikan barang dugaan pelanggaran ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan Bawaslu," kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Juni 2021.

     



    Ratna menuturkan pengelolaan barang dugaan pelanggaran dalam pemilihan sejatinya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu bakal mengerucutkan penanganan pelanggaran.

    "Tentang penanganan pelanggaran baik itu pelanggaran tindak pidana; pelanggaran administrasi; kode etik; dan pelanggaran hukum lainnya. Sumber pelanggaran itu sendiri ada yang bersumber dari temuan dan laporan," ujar Ratna.

    Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018, kata Ratna, telah mengatur konsep pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan. Misalnya, barang dugaan pelanggaran hasil pengawasan atau laporan.

    Setelah dijadikan alat bukti barang diambilalih. Kemudian diserahkan kepada unit pengelola.

    Terdapat empat macam kerangka barang pelanggaran yang dikategorikan Bawaslu. Pertama, barang dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau pilkada, dan barang dugaan pelanggaran hukum lainnya.

    "Kategori barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan selama penyelenggaraan pemilu ada empat jenis yaitu berkas atau dokumen, elektronik, konsumtif, dan uang," ucap Ratna.

    Barang dugaan pelanggaran bisa disimpan di kantor Bawaslu atau tempat lain yang memungkinkan. Sebab, Bawaslu pernah menemukan kasus politik uang dengan bukti terlalu banyak.

    "Dugaan politik uang di Lampung yang buktinya adalah gula dalam jumlah banyak. Kalau saya tidak salah sampai satu ton itu, disimpannya di mana? Tidak mungkin di kantor Bawaslu daerah yang memiliki tempat terbatas untuk penyimpanan," jelas Ratna.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id