comscore

Pemerintah Tegaskan Bakal Ungkap Kasus Proyek Satelit Sampai Tuntas

Renatha Swasty - 16 Januari 2022 14:54 WIB
Pemerintah Tegaskan Bakal Ungkap Kasus Proyek Satelit Sampai Tuntas
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. MI/Susanto
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) menemukan sejumlah titik terang. Penelusuran melibatkan berbagai instansi negara terkait.

Dengan begitu, akan memperkuat langkah aparat penegak hukum menindaklanjuti pihak-pihak yang terlibat di peradilan. Salah satunya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
"Hasilnya ternyata ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, negara telah, dan bisa terus dirugikan," kata Mahfud MD dalam siaran Kominfo yang diterima Medcom.id, Minggu, 16 Januari 2022.

Mahfud menyebut pemerintah terus memberikan perhatian pada kasus ini. Penegakan hukum, kata dia, harus dikedepankan. Pengumpulan bukti-bukti lainnya sebagai upaya mendukung proses peradilan dalam beberapa waktu ke depan terus dilakukan.

"Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kasus segera dibawa ke ranah hukum. Sejumlah menteri atau pejabat setara menteri telah menyatakan mendukung upaya pengungkapan dugaan kasus ini, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Panglima TNI Andika Perkasa.

"Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat, Menhan Prabowo dan Panglima TNI juga tegas mengatakan ini harus dipidanakan. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap mengusut kasus ini," kata Mahfud.

Mahfud juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi setiap perkembangan kasus ini. Dengan begitu, masyarakat mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah optimal dalam menyelesaikan kasus ini.

"Jadi, mari kita bersama-sama, kita cermati dengan saksama pengusutan kasus ini," tutur dia.
        
Dugaan pelanggaran hukum kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan satelit slot orbit 12 Bujur Timur (BT) di Kemhan berawal dari penandatanganan kontrak sewa pengelolaan satelit Artemis pada orbit. Ternyata, saat penandatanganan belum ada anggaran dari pihak kementerian terkait.

Akibatnya, pemerintah digugat di London Court of International Arbitration atau pengadilan arbitrase internasional oleh PT Avanti Communication Limited. Putusan dari gugatan itu menjatuhkan hukuman kepada pemerintah Indonesia membayar sewa satelit Artemis yang jumlahnya mencapai Rp515 miliar.

Kemudian, ada beberapa perusahaan lainnya yang tengah melakukan gugatan ke artbitrase internasional. Dalam waktu dekat, pemerintah menghadapi gugatan dari PT Navayo dengan nilai gugatan mencapai Rp304 miliar. Ada kemungkinan sejumlah perusahaan negara, yakni Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat melakukan hal serupa.

Baca: Jokowi Perintahkan Kasus Proyek Satelit Kemenhan Segera Diselesaikan

 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id