comscore

Partai Bulan Bintang Gugat Presidential Threshold ke MK

Arga sumantri - 26 Maret 2022 21:30 WIB
Partai Bulan Bintang Gugat <i>Presidential Threshold</i> ke MK
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor/Istimewa
Jakarta: Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) ke Mahkamah Konstitunsi (MK). Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan gugatan dilayangkan pada Jumat, 25 Maret 2022.

"MK sempat bilang yang punya kepentingan hukum adalah parpol peserta pemilu. Nah, sekarang PBB hadir untuk menyambut panggilan konstitusional tersebut dan mengajukan gugatan demi memperjuangkan daulat rakyat," kata Afriansyah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Maret 2022.
Baca: Pemerintah Diminta Segera Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Ia mengaku optimistis gugatannya dikabulkan meski banyak gugatan serupa yang kandas di MK. Afriansyah menilai ketentuan presidential threshold tak adil. Syarat perolehan kursi DPR 20 persen atau 25 persen suara sah pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah menghilangkan hak konstitusional partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Padahal hak tersebut diberikan secara jelas dan tegas kepada seluruh parpol peserta pemilu, termasuk PBB, tanpa embel-embel perolehan suara," jelas dia.

Menurut dia, alasan menggugat ketentuan ambang batas bertujuan menghadirkan alternatif pasangan capres maupun cawapres. Dengan begitu, demokrasi semakin sehat.

Ia menyebut PBB punya legal standing jelas sebagai pemohon. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024. 

Sebagaimana penafsiran MK atas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, kata dia, penghitungan syarat pengusungan capres dan cawapres menggunakan hasil suara pemilu sebelumnya. Artinya, presidential threshold pada Pemilu 2024 mengacu hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

"Pemohon II (PBB) adalah pesertanya," tegas dia.

Pada Pileg 2019, PBB meraih 1.099.849 (0,79 persen) suara. Ketentuan presidential threshold mengganjal kesempatan PBB mengusung capres dan cawapres di Pemilu 2024.

"Hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20 persen. Hal yang mana bertentangan dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945," beber dia.

Sebelumnya, MK menolak gugatan serupa yang diajukan anggota DPD. Putusan diketok palu pada 24 Februari 2022. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id