MK Perintahkan Labuhanbatu Kembali PSU di 2 TPS

    Indriyani Astuti, Media Indonesia.com - 04 Juni 2021 02:22 WIB
    MK Perintahkan Labuhanbatu Kembali PSU di 2 TPS
    Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak A



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara. Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu menggelar PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS) yakni TPS 007 dan 009, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhanbatu.

    "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan MK Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 Tanggal 27 April 2021," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.

     



    Mahkamah memerintahkan KPU Labuhanbatu melaksanakan PSU paling lama 14 hari kerja sejak putusan diucapkan dan melaporkan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya PSU. Mahkamah juga memerintahkan KPU RI berkoordinasi dan supervisi dengan KPU Provinsi Sumatra Utara dan KPU Labuhanbatu beserta jajarannya dalam pelaksanaan putusan MK.

    Pemohon yakni pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar menemukan pemilih menggunakan Kartu Keluarga (KK). Pada pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-elektronik serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan (suket) tidak dapat dibenarkan.

    Saldi menyebut sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan bila KK djadikan sebagai salah satu dasar membuktikan identitas pemilih. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 009, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhanbatu, dapat melampaui perolehan suara pihak terkait.

    Enny menyebut pemungutan suara ulang secara signfikan dapat memengaruhi perolehan suara. Sehingga dapat berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon.

    "Maka demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni yang dapat dipertanggungawabkan Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan PSU di TPS 007 dan 009," ujar Enny.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id