Al Araf: Pilihan Pemerintah Mengedepankan Perawatan Alutsista Kurang Tepat

    Anggi Tondi Martaon - 09 Juni 2021 16:10 WIB
    Al Araf: Pilihan Pemerintah Mengedepankan Perawatan Alutsista Kurang Tepat
    Ilustrasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). AFP



    Jakarta: Kebijakan pemerintah yang disebut lebih doyan merawat alat utama sistem persenjataan (alutsista) berumur daripada membeli barang baru dikritik. Padahal, membeli peralatan tempur baru dianggap lebih untung.

    "Lebih untung (membeli alutsista baru) ketimbang merawat," kata Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Al Araf, dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Juni 2021.

     



    Pilihan DPR dan pemerintah yang lebih cenderung merawat atau memodifikasi alutsista lama dipertanyakan. Dia menyebut kebijakan ini lebih dipilih karena anggaran perawatan alutsista lebih mudah 'dimainkan'.

    "Karena perawatan banyak permainan dan skandal," ujar dia.

    Dia mencontohkan beberapa pengadaan alutsista baru lebih menguntungkan daripada merawat. Salah satunya, retro-fitting kapal selam KRI Nanggala 402 dan KRI Cakra 401.

    Baca: Pengamat: Modernisasi Alutsista Tak Selalu Terbentur Anggaran

    KRI Nanggala dan kembarannya sudah dinyatakan tak layak pakai pada 2007. Pemerintah saat itu memiliki pilihan membeli atau merawat kapal selam.

    "Indonesia (memilih) merawat, tetapi merawatnya tidak tepat. Harusnya merawat di Jerman tapi di Korsel (Korea Selatan). Sehingga itu menjadi problem," sebut dia.

    Dia menyebut biaya perawatan KRI Nanggala cukup besar. Dalam kurun waktu 2009-2012, perawatan kapal selam tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun.

    "Padahal, kalau perawatan masa waktu usianya itu 5-10 tahun," sebut dia.

    Jerman dan Rusia menawarkan kapal selam baru ke pemerintah Indonesia. Harga yang ditawarkan sebesar Rp3 triliun. "Usia (pakai) bisa sampai 25-30 tahun," ujar dia.

    Pembelian alutsista harus disusun secara matang dan tak bisa berubah tiba-tiba. Dia menyebut pembaruan alutsista melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) wajar dikritik.

    Sebab, rencana yang menghabiskan anggaran Rp1.700 triliun itu disebut tak matang. "Nah, di Kemenhan, ini enggak ada (perencanaan matang). Wajar kalau anggaran RP1.700 trilun itu menjadi polemik," kata Al Araf.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id