Mendagri Mempertimbangkan Ganti 220 Ketua Gugus Tugas Covid-19

    Anggi Tondi Martaon - 25 Juni 2020 05:16 WIB
    Mendagri Mempertimbangkan Ganti 220 Ketua Gugus Tugas Covid-19
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertimbangkan usulan perubahan jabatan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah. Saat ini, posisi tersebut dipegang oleh kepala daerah.

    "Saya kira menarik dan kami dari pemerintah, selaku Mendagri yang keluarkan arahan kemarin ketua gugus adalah kepala daerah bisa saja mengubahnya kembali," kata Tito di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

    Dia menyebutkan ketentuan tersebut memang berkaitan dengan Pilkada 2020. Terlebih, mayoritas petahana memutuskan kembali maju mencoba peruntungan dalam kontestasi pesta demokrasi tingkat daerah yang digelar pada Desember 2020 itu.

    Namun, kebijakan tersebut tidak selalu menguntungkan petahana. Terlebih bagi daerah yang dikategorikan sebagai zona merah penyebaran covid-19.

    Oleh karena itu, isu covid-19 justru menjadi ajang adu gagasan antara petahana dan penantangnya. Semua peserta berlomba-lomba meyakinkan pemilih melalui kebijakan strategis saat memimpin, terutama isu penanganan virus korona.

    "Isu covid-19 menjadi isu sentral dan itu bisa menguntungkan bagi petahana bisa juga menjadi amunisi bagi kontestan non petahana," kata dia.

    Baca: Pasukan 'Detektif' Bantu Lacak Covid-19 di Kota Hujan

    Tito menyampaikan alasan lain penetapan ketua gugus tugas dijabat oleh kepala daerah agar kebijakan yang diambil lebih cepat terkait penanganan virus korona. Sebab, kepala daerah dianggap memiliki kuasa lebih dalam pengambilan kebijakan di daerah tersebut.

    "Kalau ditangani oleh satu OPD (organisasi perangkat daerah), kepala dinas kesehatan misalnya, tidak memiliki full power, tidak memiliki sumber daya penuh," kata dia.

    Tito menyerahkan keputusan pergantian jabatan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke Komisi II. Jika dianggap lebih menguntungkan petahana, dia bersedia mengubah ketentuan tersebut.

    "Kenapa tidak, kita akan mengeluarkan aturan supaya ketua gugasnya dialihkan bagi 220 daerah yang maju itu dialihkan kepada pejabat lain," ujar dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menanyakan sikap Mendagri terkait jabatan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dia menilai, posisi tersebut dianggap sebagai keuntungan petahana yang kembali maju sebagai kontestan Pilkada 2020.

    "Positioning ini bisa berdampak juga terhadal electoral insentifnya. Seperti apa pandangan Pak Menteri," kata Mardani.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id