KPK Minta Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Ulang

    Candra Yuri Nuralam - 15 Mei 2020 19:21 WIB
    KPK Minta Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Ulang
    Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KPK menilai menaikkan iuran bukan solusi masalah defisit BPJS.

    "Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien, dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Jumat 15 Mei 2020.

    KPK berpendapat akar masalah defisit BPJS ialah inefisiensi dan penyimpangan tata kelola. Sehingga, kata Ghufron, kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.

    "Kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," ujar Ghufron.

    Menaikkan iuran BPJS dinilai hanya akan memperburuk permasalahan masyarakat. Apalagi saat ini banyak masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena wabah virus korona (covid-19).

    "Maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," tutur Ghufron.

    Baca: Menkes Klaim Penaikan Iuran BPJS Demi Kebaikan Bersama

    KPK menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan program Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) ketimbang menaikkan iuran BPJS. Kementerian Kesehatan harus bisa menyelesaikan hal itu.

    Lalu, KPK menyarankan pemerintah menertibkan penggunaan kelas rumah sakit. Penyesuaian biaya iuran dengan kelas yang digunakan dinilai bisa mengendalikan masalah defisit BPJS.

    "Lalu, mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan," ucap Ghufron.

    KPK Minta Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Ulang
    Ilustrasi BPJS Kesehatan. Antara/M Risyal Hidayat

    KPK juga meminta pemerintah membuat kebijakan pembatasan klaim penyakit dari penggunaan BPJS. Pembatasan klaim penyakit jenis katastropik bisa menjadi upaya pencegahan defisit.

    Kemudian, pemerintah harus mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. "Terakhir, terkait tunggakan iuran dari peserta mandiri. KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik," kata Ghufron.

    Baca: Penaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Masuk Akal

    Ghufron berharap pemerintah melirik saran KPK itu. Formula itu diyakini bisa menghilangkan masalah BPJS ketimbang menaikkan iuran.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id