MK Tetapkan Parpol Peserta Pemilu Tetap Lewati Tahapan Verifikasi

    Fachri Audhia Hafiez - 04 Mei 2021 13:47 WIB
    MK Tetapkan Parpol Peserta Pemilu Tetap Lewati Tahapan Verifikasi
    Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal terkait ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilu.

    "Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.






    Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Anwar, pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

    "Sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi dan tidak diverifikasi faktual," ucap Anwar.

    Selain itu, juga tidak dimaknai partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan faktual.

    "Hal tersebut sama halnya dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru," ujar Anwar.

    Hakim Konstitusi Aswanto menilai verifikasi pada partai politik menjadi peserta pemilu merupakan bagian penting. Sebab, partai politik merupakan manifestasi dan perwujudan aspirasi rakyat.

    "Untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan yang sangat berat," ujar Aswanto.

    (Baca: Banyak Aturan Digugat, Pemerintah Didesak Revitalisasi Hukum)

    Dissenting opinion

    Sebanyak tiga hakim MK yang terdiri atas Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih menyatakan pendapat beberapa (dissenting opinion) terhadap putusan tersebut. Permohonan dinilai harus ditolak.

    "Harusnya Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar Saldi.

    Saldi mengacu pada putusan gugatan Nomor 53/PUU-XV/2017. Gugatan itu diajukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) pimpinan Rhoma Irama pada Agustus 2017.

    "Verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial," ucap Saldi.

    Menurut Saldi, menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual bagi semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik. Khususnya, dalam sistem pemerintahan presidensial.

    "Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu," ucap Saldi.

    Pemohon dalam perkara ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Abdullah Mansuri. Mereka mengajukan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut terkait ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilu.

    Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Sehingga, partai politik yang sudah dinyatakan lulus verifikasi di Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi ulang untuk lulus sebagai peserta pemilu selanjutnya.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id