DPR Bakal Bantu Permasalahan Pensiunan BUMN Terkait Jiwasraya

    Anggi Tondi Martaon - 06 Mei 2021 00:08 WIB
    DPR Bakal Bantu Permasalahan Pensiunan BUMN Terkait Jiwasraya
    Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina



    Jakarta: DPR bakal membantu Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ). Mereka meminta polis pensiunan dikeluarkan dari upaya restrukturisasi PT Jiwasraya (Persero).

    "Pimpinan DPR RI berjanji akan membantu dengan maksimal kepada para pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya yang terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dari Jiwasraya," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2011.

     



    Didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Dasco meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera mengatasi permasalahan tersebut. Solusi terbaik harus diambil. 

    "Baik bagi para pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya dan juga rakyat Indonesia," ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Umum FPBNJ Syahrul Tahir menyampaikan pihaknya dipaksa memilih tiga opsi restrukturisasi Jiwasraya. Semua pilihan yang ditawarkan tidak menguntungkan pihak mereka.

    Adapun tiga opsi yang dimaksud yaitu pemegang polis bisa mempertahankan anuitas bulanan tapi harus melakukan top up, tidak melakukan top up, namun manfaat anuitas bulanan akan turun. Terakhir, nilai manfaat tak turun dan dibebaskan dari top up, tetapi manfaatnya diperpendek.

    "Kami dipaksa Jiwasraya (memilih) tiga opsi itu tanggal 31 Mei 2021," kata Syahrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

    Dia menilai ketiga opsi yang ditawarkan melanggar sejumlah aturan perundang-undangan. Di antaranya, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransurasian.

    Baca: Restrukturisasi Polis Jiwasraya Lancar, Akhir Mei Diharapkan Selesai

    "Polis ini (tiga opsi) pemaksaan, kami tunduk UU, dana pensiun dari gaji kami dipotong," ungkap dia.

    Dia meminta DPR membantu permasalahan yang dihadapi. Diharapkan, lembaga legislatif pusat itu segera menyikapi dengan memanggil Kementerian BUMN.

    "Disepakati antara Pak Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel yang membawahi BUMN akan diadakan rapat dengar pendapat BUMN, Jiwsraya dan pensiunan," ujar dia 


    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id