DPR Tak Bisa Intervensi Perppu

    Whisnu Mardiansyah - 07 Oktober 2019 15:28 WIB
    DPR Tak Bisa Intervensi Perppu
    Ilustrasi KPK. Foto: Mohammad Adimadja
    Jakarta: Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menyebut DPR tidak bisa mengintervensi Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Sebab, genting atau tidaknya kondisi untuk menerbitkan Perppu sepenuhnya menjadi subjektivitas presiden.

    "Perppu kan itu ranahnya presiden, tentu DPR apalagi fraksi-fraksi tidak bisa mengintervensi itu," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.

    Supratman tak ingin berspekulasi soal terbit tidaknya Perppu, apalagi mengenai isi regulasi pengganti. Namun dia menyebut dari tujuh fraksi di DPR, ada tiga fraksi menolak pemilihan dewan pengawas KPK.

    Meski tak menghalangi terbitnya Perppu, dia menganjurkan Presiden membuka dialog. "Menurut saya yang paling penting adalah dialog," ujarnya.

    Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Aturan itu akan menganulir UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah untuk direvisi.
     
    Saat pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR. Surpres itu berisi, Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, yang saat itu dijabat Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan revisi.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id