Taufiqulhadi: Putusan MK Hadiah Atas Kinerja Pansus Angket KPK

    Whisnu Mardiansyah - 09 Februari 2018 15:40 WIB
    Taufiqulhadi: Putusan MK Hadiah Atas Kinerja Pansus Angket KPK
    Ilustrasi: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Teuku Taufiqulhadi mengatakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi KPK tak berdampak terhadap hasil rekomendasi Pansus Angket. Hasil rekomendasi akan diserahkan di rapat paripurna DPR.

    "Rekomendasi sudah final, tidak ada pengaruh sama sekali atas putusan MK," kata Taufiq kepada Medcom.id, Jumat, 9 Februari 2018.

    Setelah putusan MK, sejatinya Pansus Hak Angket KPK memiliki landasan hukum untuk kembali memanggil KPK yang selama ini selalu menolak menghadiri undangan. Namun, pemanggilan, kata Taufiq, tidak akan dilakukan lagi. 

    "Dalam konteks pansus angket sekarang sudah selesai. Jadi, kami tidak lagi dalam konteks memanggil. Putusan MK kami anggap hadiah atas kerja keras kami," jelasnya.

    Putusan MK hanya mempertegas jika KPK adalah bagian objek dari pengawasan DPR. Sistem ketatanegaraan kembali berfungsi. "Roh ini sempat semakin hancur gara-gara sejumlah elemen," ucap dia.

    Ke depan kemungkinan membentuk Pansus terbuka bila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap kinerja KPK. Namun, dalam waktu dekat, tak ada niat untuk kembali membentuk pansus. 

    "Karena anggota DPR sudah sibuk sendiri dengan persoalan lain terutama berkaitan dengan Pemilu Anggota Legislatif dan Presiden 2019," pungkasnya.

    Baca: Wakil Pansus Angket Anggap Momen Putusan MK Tepat

    MK menolak permohonan uji materi yang diajukan pegawai KPK terhadap hak angket KPK. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR sah.

    Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Para pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek hak angket oleh DPR.

    Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan KPK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif. 




    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id