comscore

Analisis Kritis Penanganan Pandemi Covid-19 Tertuang dalam Buku

Theofilus Ifan Sucipto - 19 Juni 2022 15:49 WIB
Analisis Kritis Penanganan Pandemi Covid-19 Tertuang dalam Buku
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda. Medcom.id/Theo
Jakarta: Dinamika upaya penanganan covid-19 dirangkum dalam buku Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19. Buku tersebut memuat perjalanan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Kami menuangkan analisis kritis terhadap pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta sejumlah kebijakan penanganan pandemi covid-19,” kata pelaksana tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda dalam acara peluncuran buku secara virtual, Minggu, 19 Juni 2022.
Buku itu merupakan hasil kerja sama KoDe Inisiatif dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) Actionaid. Awalnya, buku itu hanya ingin mencatat perjalanan pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Tapi dalam perkembangannya, isi buku menjadi lebih luas berdasarkan berbagai masukan,” ujar Violla.

Violla mengatakan buku tersebut terbagi atas empat bagian. Bagian pertama, yakni membahas alasan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus digugat. Belakangan, MK mengeluarkan putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentang Judicial Review UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Kami menguraikan perjalanan pemerintah tidak cukup responsif dan tidak rasional di awal pandemi covid-19,” papar dia.

Baca: Wisma Atlet Kemayoran Rawat 78 Pasien Covid-19

Bagian kedua berisi detail perjalanan pengujian UU di MK. Mulai dari seluruh persidangan dilakukan secara daring, MK tidak mempertimbangkan unsur kedaruratan dalam pengujian, hingga ahli pemerintah yang tidak diketahui para pemohon.

“Sedangkan di bagian ketiga berisi konstitusional bersyarat putusan MK, salah satunya pesan aksesibilitas dan transparansi pembentukan undang-undang di masa pandemi,” jelas Violla.

Violla menyebut bagian keempat membahas pekerjaan rumah (PR) pemerintah di depan mata. Misalnya, memastikan lembaga legislatif dapat menjangkau supervisi pembentukan dan materi muatan.

“Serta membuka ruang diskursus untuk mendalami materi apa saja yang hendaknya diatur dalam suatu hukum darurat,” tutur dia.

Buku Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 ditutup dengan epilog. Epilog berisi harapan para pemohon terhadap kebijakan keuangan negara untuk penanganan covid-19.

“Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan negara dan pertimbangan putusan pengadilan,” ucap Violla.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id