Pasal Ekosida Belum Diperlukan

    Nur Azizah - 24 September 2019 04:29 WIB
    Pasal Ekosida Belum Diperlukan
    Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
    Jakarta: Pemerintah merespons permintaan aktivis lingkungan atas pasal ekosistem genosida (Ekosida). Istilah itu ditunjukkan untuk tindakan perusakan dan penghancuran yang masif terhadap ekosistem. 

    Menurut Dirjen Penegakan Hukum Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Rido, pasal itu belum diperlukan. 

    "UU tentang Karhutla (UU Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan) ini sudah cukup," kata Rido di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.

    Rido menyebut yang perlu ditegaskan adalah implementasinya. Semua pihak harus memastikan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dijerat pasal yang berkaitan.

    "Tugas kami memgimplementasikan dan terus mengelaborasi pasal-pasal yang terkait," ujar dia.

    Saat ini, KLHK tengah memperkuat efek jera untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain menindak secara administratif, menggugat secara perdana dan pidana, pihaknya juga akan merampas keuntungan pelaku.

    "Ini efek jera dengan perampasan keuntungan, karena sering sekali membakar hutan untuk dijadikan lahan industri," ujar dia.

    Sanksi perampasan keuntungan ini baru akan dijalankan. KLHK juga akan berkerjasama dengan pihak terkait untuk menjerat pelaku dengan pasal Tindak Pencucian Uang.


    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id