Sengketa Lahan UIN, Warga Yakin Tanah bukan Milik Negara

    Arga sumantri - 04 Januari 2016 18:06 WIB
    Sengketa Lahan UIN, Warga Yakin Tanah bukan Milik Negara
    Salah satu lahan yang diklaim milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.MTVN/Arga Sumantri
    medcom.id, Tangerang Selatan: Lahan seluas lebih dari 2.000 meter per segi di empat titik di RT04/17 Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, itu sudah berpagar rapih. Tinggi pagar tak kurang dari 160 centimeter.

    Di tempat lain, pada area lebih luas, bentuk pagar lahan masih seadanya. Hanya jejeran seng, sebagian bahkan sudah doyong ke belakang atau ke depan karena kuda-kudanya tak kokoh.

    Tapi, ada satu kesamaan dari dua lahan itu. Di muka terpampang jelas pengumuman dengan huruf kapital dan warna menyolok: "Tanah Ini Milik Negara cq UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta".

    Sengketa Lahan UIN, Warga Yakin Tanah bukan Milik Negara
    Warga melintas di depan lahan yang diklaim milik UIN Jakarta.MTVN/Arga Sumantri

    Lantas di mana persoalannya? Tenyata, status semua lahan berpagar itu bermasalah. Tanah disengketakan antara UIN di satu pihak dan warga setempat di pihak lain.

    Warga hakul yakin tanah berpagar itu bukan milik Kementerian Agama. Menurut mereka, areal yang dipagari itu tidak masuk plotting tanah seperti termaktub pada sertifikat hak pakai seluas 9,6 hektare milik UIN.

    "Kami pernah mengecek langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional-Red.)," kata Bambang Iswahyanto, warga setempat, kepada Metrotvnews.com di Pisangan, Senin (4/1/2016).

    Amir Airifin, warga lainnya, mengamini pernyataan Bambang. Menurut dia, UIN asal caplok. Padahal, tambah Amir, dirinya membeli lahan seluas 500 meter per segi yang kini dipagari pihak UIN secara resmi pada 1979.

    "Saya dan kakak beli itu (tanah) resmi. Kami juga megang girik. Tapi mengapa tetap dipagari seperti itu," kata Amir.

    Sengketa Lahan UIN, Warga Yakin Tanah bukan Milik Negara
    Warga di depan lahan yang telah dipagari pihak UIN Jakarta.MTVN/Arga Sumantri

    Bambang, Amir, dan sebagian besar warga RT04/17 ngotot sebagai pihak yang paling berhak atas tanah yang mereka tempati kini. Mereka mengklaim membayar tanah di hadapan notaris dan pejabat terkait.

    Masalah berkepanjangan karena UIN pun mengklaim berhak atas lahan itu karena milik negara. Kasubag Akuntansi Instansi dan Simak Barang Milik Negara (BMN) Encep Dimyati menyatakan punya bukti kalau tanah itu milik Kemenag. Bukti itu, kata encep, sertifikat hak pakai Nomor 2 Tahun 1988 dengan total luas 9,6 Ha.

    (ICH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id