Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil

    Yogi Bayu Aji - 31 Maret 2020 15:43 WIB
    Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Penyebaran virus korona (covid-19) terus menghantui Indonesia. Sejak pertama kali pengumuman pasien positif korona di Tanah Air, Senin, 2 Maret 2020, belum ada tanda-tanda virus itu bakal lenyap.

    Per Senin, 30 Maret 2020, pasien positif korona di seluruh Indonesia sudah mencapai 1.414 orang dengan 129 di antaranya kasus baru. Sebanyak 75 pasien dinyatakan sembuh, sedangkan 122 orang meninggal akibat virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu.

    Pemerintah mengambil upaya pembatasan kegiatan sosial (social distancing) demi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Di sisi lain, suara-suara agar pemerintah menerapkan penutupan akses alias lockdown bermunculan di berbagai wilayah.

    Salah satu wilayah yang hendak menerapkan lockdown, yakni Tegal, Jawa Tengah. Kebijakan ini bahkan ingin diterapkan hingga Juli 2020. Melihat rencananya menimbulkan polemik, Wali Kota Dedy Yon Supriyono akhirnya mengubah istilah lockdown dengan karantina wilayah.

    Sementara itu, setelah hampir sebulan memerangi korona, Presiden Joko Widodo berencana menerapkan kebijakan darurat sipil. Kepala Negara menilai langkah ini diperlukan untuk memperketat social distancing di antara warga.
     
    "Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal karantina wilayah. Dia menekankan kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Jokowi mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama.
     
    Menurut dia, karantina wilayah tak boleh sembarangan dilakukan. Jokowi ingin sebelum membuat kebijakan, pejabat terkait mempertimbangkan konsekuensi dari rencananya di segala lini.
     
    "Semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada," kata dia.

    Dalam penelusuran Medcom.id, isu karantina wilayah, pembatasan sosial, hingga darurat sipil sejatinya bukan barang baru bagi pemerintah. Masalah ini sudah diatur dalam naskah perundang-undangan.

    Karantina wilayah dan pembatasan sosial diulas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kebijakan itu ditetapkan pemerintah hari ini.

    Sementara itu, darurat sipil terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

    Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil
    Pekerja menurunkan beton pembatas saat persiapan penutupan jalan di jalur Pantura Gajah Mada, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Maret 2020. Foto:  Antara/Oky Lukmansyah
     

    Karantina wilayah

    Pasal 1 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan karantina wilayah sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit  atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pemerintah pusat, sesuai Pasal 14, dapat menerapkan kebijakan ini dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

    Kedaruratan kesehatan masyarakat diartikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Kondisi ini ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

    Pasal 49 menyebutkan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri. Kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

    Mengacu Pasal 53, karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh warga di suatu daerah apabila hasil konfirmasi laboratorium menyebutkan sudah terjadi penyebaran penyakit antaranggota masyarakat di wilayah itu. Karantina pun dilaksanakan setelah adanya sosialisasi.

    Baca: Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Main Karantina Wilayah

    Wilayah yang dikarantina bakal diberi garis karantina dengan dijaga ketat pejabat karantina dan kepolisian sesuai aturan Pasal 54. Masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Bila ada warga yang sakit, mereka diisolasi dan dirujuk ke rumah sakit.

    Pasal 55 menetapkan selama karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

    Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil
    Warga beraktivitas di rumahnya di Kelurahan Mappala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 25 Maret 2020. Foto: Antara/Arnas Padda


    Pembatasan sosial

    Pembatasan sosial berskala besar, sesuai Pasal 1 UU Kekarantinaan Kesehatan, ialah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi mencegah kemungkinan penyebarannya. Langkah ini dijalankan dalam mitigasi saat muncul kedaruratan kesehatan masyarakat.

    Sama seperti karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Berdasarkan Pasal 49, kebijakan ini ditetapkan oleh menteri.

    Baca: Beberapa Langkah Melakukan Social Distancing

    Pasal 59 menyebutkan pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Penyelenggaraan pembatasan sosial harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait.

    Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil
    TNI membubarkan warga yang masih berkumpul saat melakukan razia cegah penyebaran covid-19 di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020. Foto: Antara/Muhammad Adimaja


    Darurat sipil

    Pasal 1 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 menyebutkan presiden atau panglima tertinggi angkatan perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer, keadaan perang. Langkah ini diambil bila kondisi:

    1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
    2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
    3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara. 

    Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dipegang presiden atau panglima tertinggi angkatan perang sebagai penguasa darurat sipil pusat. Penguasa darurat sipil, sesuai Pasal 14, berhak menggeledah tiap-tiap tempat.

    Dalam Pasal 15, penguasa darurat sipil berhak menyita barang yang diduga dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi pemakaiannya. Pengadaan rapat umum, pertemuan umum, dan arak-arakan pun harus seizin penguasa darurat sipil seperti yang tercantum dalam Pasal 18.

    Baca: Komnas HAM Restui Pemberian Sanksi Pelanggar Social Distancing

    Penguasa darurat sipil juga berhak melarang seseorang memasuki gedung hingga lapangan, kecuali untuk upacara agama, adat, dan rapat pemerintah. Selain itu, penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah sesuai amanat Pasal 19.

    Pelanggar aturan penguasa darurat sipil bakal diancam sanksi. Pasal 46, contohnya, memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan dari penguasa darurat sipil dengan hukuman kurungan maksimal hingga sembilan bulan atau denda maksimal Rp20.000.
    Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id