comscore

Elemen Masyarakat Diimbau Tak Demo Menimbulkan Kerusuhan

Al Abrar - 10 Mei 2022 15:55 WIB
Elemen Masyarakat Diimbau Tak Demo Menimbulkan Kerusuhan
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid
Jakarta: Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan, apalagi menggaungkan pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tolong hentikan demo-demo yang memicu kerusuhan, apalagi pemakzulan," kata Jazilul saat dihubungi Selasa, 10 Mei 2022.
Menurut dia, menyampaikan aspirasi memang merupakan hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi dengan mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah kurang tepat. Padahal, semua bisa didiskusikan dengan baik.

"Tidak tepat (demo dengan isu pemakzulan), semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Saat ini, kata Jazilul, pemerintah sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jangan sampai, lanjut dia, adanya aksi unjuk rasa malah menghambat agenda pemulihan ekonomi nasional. 

"Itu semua akan membuat keadaan ekonomi dan sosial politik makin buruk. Kami berharap semua pihak saling bahu-membahu mengatasi keadaan. Kita semua perlu bangkit setelah usainya Pandemi covid-19," jelas dia.

Baca: Aparat Bubarkan Demo Penolakan DOB di Jayapura

Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar demo pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Pasalnya, aksi tersebut sebagai puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

"Pada 21 Mei, bertepatan momentum reformasi. Siapkan kekuatan kita, sosialisasikan ke kampus-kampus, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa rakyat akan terus berjuang, rakyat akan terus bergerak," kata Sekretaris Jenderal KASBI pada Kamis, 21 April 2022.

Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat. Untuk itu, pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos.

(ALB)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id